Zonasi, Paradigma Sekolah Favorit dan Redistribusi Guru

Oleh :
Ida Wahyuni
Penulis adalah Guru SMPN 10 Malang dan Mahasiswa Program Doktor ISIPOL Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Pendidikan diyakini memiliki kemampuan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Harapan yang muncul terhadap proses pendidikan adalah kemampuannya memberi petunjuk bagi keberlangsungan kehidupan sesuai dengan tata nilai ideologis dan kultural bangsa.
Pendidikan harus dapat memberi kesadaran kepada setiap individu akan potensi “kemanusian” yang dimilikinya, dan lebih dari itu pendidikan harus mampu merangsang individu peserta didiknya untuk mempergunakan potensi tersebut sesuai dengan tata nilai kemanusian. Secara material, pendidikan harusnya dapat memberikan pengetahuan yang memajukan dan mempertinggi kualitas hidup, baik dalam skala kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun bernegara.
Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan kesempatan dan pencapaian mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (life skill) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.
Tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan disusunnya suatu strategi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia yang meliputi mutu pendidikan, pemerataan pendidikan dan manajemen pendidikan. Kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah memastikan seluruh anak bangsa yang bersekolah mendapatkan kualitas pendidikan yang sama.
Sistem Zonasi
Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing. Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Sistem zonasi yang merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian dalam Negeri, dan Kementerian Agama. Mendikbud Muhadjir Effendy kemudian melaksanakan dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan peserta didik sebagai individu yang memiliki perbedaan dan persamaan. Adapun persamaan dan perbedaan dimaksud adalah: kecerdasan, kecakapan, hasil belajar, bakat, sikap, pengetahuan atau pengalaman, cita-cita, pola-pola dan tempo perkembangan, dan latar belakang lingkungan .
Kesenjangan Guru
Penataan reformasi dalam pembagian wilayah sekolah secara keseluruhan berlaku saat ini mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem Zonasi yg mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No.14 Tahun 2018. Sistem zonasi ini sebagai jalan untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahan pendidikan di Indonesia, banyaknya keluhan masyarakat yang menyebut infrastruktur belum merata di Indonesia. Infrastruktur tersebut meliputi sarana dan prasarana sekolah hingga kesenjangan guru. Penyelesaiannya per zona dimulai dari ketidakmerataan peserta didik, kesenjangan guru, ketidakmerataan guru, dan jomplangnya sarana prasarana antar sekolah.
Melalui sistem zonasi ini, Pemerintah daerah akan sadar bahwa banyak sekolah yang perlu ditingkatkan mutunya. Jadi akan ketahuan nanti, kecamatan mana yang tidak ada SMP nya atau wilayah mana yang belum ada SMA nya. Sistem zonasi ini membuat banyak siswa yang tak tertampung di sekolah negeri, akhirnya mereka memilih masuk ke sekolah swasta. Kondisi ini bisa memaksa Pemda untuk meningkatkan kualitas sekolah swasta. Dengan demikian sekolah negeri dan swasta di setiap daerah mengalami perbaikan dari segi infrastruktur dan kualitas pengajarannya. Redistribusi Gurupun sudah dimulai.
Preoritas PPDB Zonasi
Pemerintah daerah punya tanggung jawab meningkatkan kualitas sekolah secara merata di wilayah masing-masing. Penerapan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing. Berdasarkan Permendikbud nomor 51/2018 diatur PPDB melalui zonasi, seleksi calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Jika jarak tempat tinggal sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal. Jika ada kesamaan nilai, maka diperingkat berdasarkan urutan nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris.
Sekolah itu semuanya favorit, seluruh siswa itu semuanya pintar, yang beda adalah mereka tidak mempunyai kesempatan yang sama, sekarang kesempatan dibuka sama. Cara pandang sekolah negeri tertentu itu guru-gurunya pintar-pintar justru mungkin terbalik, karena muridnya memang sudah pintar-pintar. Pemerintah berkewajiban menyalurkan kesamaan kualitas sekolah dengan merata. Semua anak itu mempuyai potensi, sekolah yang bagus adalah sekolah yang ketika anak inputnya biasa saja, output-nya nilainya tinggi, itulah sekolah yang luar biasa. Pemerintah harus memperhatikan fasilitas sekolah, termasuk standar pendidik dan tenaga pendidikan. Jangka panjangnya PPDB akan adaptif dan implementatif jika pemerintah memaksimalkan sarana dan prasarana sekolah.
Paradigma Sekolah Favorit
Paradigma orangtua terhadap sekolah favorit memang wajib diubah, meskipun mengubah cara pandang ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah provinsi atau kabupaten/kota mempunyai peran untuk membantu para orangtua dalam memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hasil penerapan sistem zonasi ini belum dapat dievaluasi, karena penerapan sistem yang masih berjalan tiga tahun tetapi tujuannya sudah jelas yaitu untuk keadilan pendidikan. Tahun depan baru bisa dilihat (hasil penerapan sistem zonasi), karena zonasi pertama kali itu tahun 2017, berarti siswa lulus 2020. Jadi kita tidak bisa terburu-buru untuk memberikan evaluasi.

——— *** ———-

Tags: