Yayuk Puji Rahayu: 353 Kopwan di Kabupaten Sidoarjo Belum Sehat

Pengurus Kopwan di Kab Sidoarjo, kemarin, dikumpulkan oleh Dinas Koperasi dan UM Kab Sidoarjo, untuk diberikan sosialisasi pengawasan, agar bisa jadi koperasi sehat, tangguh dan mandiri. [alikus/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sidoarjo, sebanyak 353 Koperasi Wanita (Kopwan ) di Kab Sidoarjo, selama ini kondisinya dinilai masih belum sehat, tangguh dan mandiri.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Diskop dan UM Kab Sidoarjo, Yayuk Puji Rahayu SH MH, mengatakan hal tersebut dikarenakan banyak masalah yang terjadi pada ratusan Kopwan di Kab Sidoarjo tersebut.
Yayuk sempat menyebut misalnya banyak anggota dan pengurus dari ratusan Kopwan itu sendiri, yang terlibat dalam masalah penyelewengan keuangan.
“Yang nakal itu ada dari anggota, juga ada pengurus Kopwannya juga. Di Kec Krian ada Ketua Kopwan yang seorang dokter sampai membawa lari uang koperasi,” kata Yayuk, disela-sela menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan bagi 353 Kopwan di Kab Sidoarjo, Selasa (12/3) kemarin, di aula Majapahit Kantor BKD Kab Sidoarjo.
Karena banyaknya masalah yang terjadi pada ratusan Kopwan itu, sehingga Yayuk berpendapat, keberadaan Kopwan di Kab Sidoarjo masih setengah saja yang bisa dibilang kondisinya sehat, tangguh dan mandiri.
Sebagai upaya agar Kopwan di Kab Sidoarjo itu bisa sehat, menurut Yayuk, para pengurus dan pengawas Kopwan tiap tahun harus rutin dikumpulkan untuk diberikan pemahaman dan sosialisasi.
Juga dari Kasi Perekonomian di 18 kecamatan di Kab Sidoarjo.
Untuk kegiatan sosialisasi pengawasan tahun 2019 ini, dimulai dari tanggal 12 sampai 14 Maret. Total peserta selama tiga hari itu sebanyak 450 orang.
Tentang keberadaan Kopwan, Yayuk mengatakan Kopwan itu dananya ada kekhususan tersendiri. Sebab selain dari anggota, juga dapat dari dana hibah dari Pemerintah. Baik dari Provinsi dan Kabupaten.
Meski Kopwan di Kab Sidoarjo ada yang melakukan penyelewengan, kata Yayuk, pihaknya sebagai pengawas tidak bisa dengan mudah memberikan sanksi secara maksimal.
Sebab Kopwan itu sudah berbadan hukum. Saat ini, per Maret 2019, untuk membubarkan Kopwan yang nakal itu bukan lagi dari Kementrian Koperasi tapi dari Kementrian Hukum dan Ham.
“Kita hanya bisa memberikan Rekom saja. Tidak bisa membubarkan. Per Maret 2019 ini yang bisa membubarkan hanya dari Kemenkumham,” kata Yayuk.
Tahun 2019 ini, kata Yayuk, pihaknya sudah mengusulkan pembubaran sekitar 300 koperasi, tapi yang direalisasi bubar hanya sebanyak 150. Sehinga pada tahun ini, lanjut Yayuk, akan terus akan diusulkan lagi untuk pembubaran koperasi yang tidak sehat.
Kegiatan sosialisasi pengawasan terhadap Kopwan dan Koperasi, menurut Yayuk, selama ini dalam setahun hanya sekali saja. Sehingga menurut pendapatnya masih sangat kurang. Seharusnya setahun minimal tiga kali kegiatan.
“Karena salah satu unsur agar koperasi itu bisa sehat adalah pengawasan yang rutin dan intens, kalaulah tak ada pengawasan maka koperasi akan berbuat semaunya sendiri, tidak lagi menjalankan aturan perkoperasian,” kata Yayuk. (kus)

Tags: