Wali Kota Malang Bersikukuh Zonasi PPDB Upaya Pemerataan Pendidikan

(Siapkan Rp49 M untuk Dorong Kemajuan Sekolah Swasta)

Kota Malang, Bhirawa
Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Malang, sempat dikeluhkan oleh masyarakat. Kebijakan yang diterapkan Wali Kota Malang Sutiaji itu, bahkan sempat di kritik oleh beberapa pihak.
Meski begitu, pihaknya tetap bersiteguh untuk menjalankan proses PPDB dengan sistem zonasi, karena cara ini untuk pemerataan pendidikan di Kota Malang. Agar semua sekolah bisa maju dan lebih berkembang.
“Ini merupakan langkah awal untuk pemerataan pendidikan, makanya kalau ada persoalan harus dicarikan solusi. Tetapi tidak bisa kemudian harus ditambah jumlah kuota di masing-masing sekolah, karena hanya akan menimbulkan masalah baru,”tutur Sutiaji.
Ia menyebut kebijakan yang diambil oleh Mendikbud sangat tepat, secara penuh Pemrintah Kota Malang mendukung langkah tersebut. Makanya langsung direspon dengan membuat SK Wali Kota Malang.
“Tujuanya kan bagus, mengapa harus ragu. Ini untuk kepentingan bersama agar masyarakat memperoleh pendidikan yang layak. Kalau ada yang tidak tertampung di SMP Negeri masih banyak sekolah swasta,”tambahnya.
Pihaknya berkeinginan di Kota Malang ini, lembaga pendidikannya memiliki kemajuan yang merata, baik itu sekolah pinggiran maupun sekolah di kawasan tengah Kota. Selama ini hanya sekolah tertentu yang terkenal dan dianggab maju.
Kedepan, lanjut dia semua sekolah memiliki kualitas yang sama, makanya yang diratakan adalah tanaga pendidikanya. Guru dari manapun harus siap mengajar di sekolah manapun.
“Guru yang berkualitas tidak boleh hahnya berada di sekolah tertentu. Selama ini sudah terlanjur tertanam jika guru SMP 1, SMP 3, SMP 5 kualitasnya lebih baik dibanding dengan guru SMP lainya, kedepan tidak ada lagi pengelompokan seperti itu,”imbuhnya.
Karena itu, untuk mendorong kemajuan pendidikan Pemkot Malang tahun ini telah menyiapkan Rp. 49 Milar, khusus untuk mendorong kemajuan pada sekolah swusta. Untuk itu pihaknya meminta kepada orang tua siswa agar tidak ragu memasukan putra-putriunya pada sekolah swasta.
“Ngak ada bedanya, semua akan dikelola sama, untuk pemerataan jadi jangan ragu untuk memasukan putra-putrinya di sekolah swasta, karena daya tampung sekolah negeri juga terbatas,”ujarnya.
Sebelumnya Rektor IKIP Budi Utomo, Nurcholis Sunuyeko, meminta kepada Wali Kota untuk menerapkan sistem zonasi dnegan mempertimbangkan semua persoalan yang ada di Kota Malang sehingga tidak menimbulkan keresahan dimasyarakat.
Sistem zonasi ini, tegasnya tidak bisa dilepas begitu saja, harus diperhitungkan secara matang, berapa jumlah siswa kelas enam SD yang ikut ujian dan berapa kapasitas daya tampung SMP.
Demikian juga, dengan perlakuan zonasi, infrastrukturnya terlebih dahulu disiapkan, termasuk kesiapan perangkat dibawahnya. Sehinga tidak menyusahkan orang tua calon siswa.
“Kalau saya mentrinya di Kota Malang SMP 15 saja, itu cukup untuk mengurus siswa yang perlu diurus. Termasuk siswa yang kurang mampu. Kalau yang pinter dan mampu biar diurus swasta saja,”tukasnya. [mut]

Tags: