Wakil Bupati Nganjuk Undang 13 Pimpinan Perusahaan

Wakil Bupati Marhaen Djumadi membangun komitmen memajukan Kabupaten Nganjuk bersama pimpinan perusahaan besar.(ristika/bhirawa)

Nganjuk, Bhirawa
Belakangan ini, permasalahan di dunia usaha sering mencuat, pekerja menuntut kesejahteraan yang layak, sementara pengusaha rata-rata keberatan akan hal itu. Karena kesejahteraan karyawan yang meningkat, berarti biaya operasional perusahaan membengkak. Alhasil, tak jarang pekerja mengadakan demo agar tuntutannya bisa terpenuhi.
Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi berusaha untuk menjembatani kepentingan dunia usaha dengan tenaga kerja. Sebab berbagai konflik yang kerap terjadi berkenaan dengan hubungan industrial bisa menjadi hambatan bagi perkembangan perekonomian daerah maupun nasional.
“Kita berusaha mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Bagaimanapun kegiatan bisnis harus tetap berjalan, namun aspirasi pengusaha dan tenaga kerja juga harus tetap diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha,” kata Marhaen Djumadi saat ditanya Bhirawa, Selasa (25/6) kemarin.
Untuk itu Marhaen Djumadi, menggelar acara ngopi bareng para manajemen perusahaan besar di Nganjuk, dihadiri perwakilan 13 perusahaan. “Alhamdulillah kita berkomitmen saling mendukung untuk kesejahteraan masyarakat Nganjuk, tenaga kerja minimal 75% dari Nganjuk, bayarnya UMK 1,8 juta. BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan,” terang Marhaen Djumadi.
Namun demikian, dari pihak perusahaan mengeluhkan sumberdaya manusia Nganjuk yang masih dibawah standar. Di antaranya, belum bagus sikap/mentalnya, sering absen, keluar masuk kerja, sehingga diperlukan pelatihan sikap mental/karakter untuk pekerja.
Menanggapi hal itu Wabup Marhaen akan berkoordinasi dengan balai latihan kerja untuk memberikan pelatihan kepada calon pekerja sesuai standar kebutuhan perusahaan. Selain itu, wabup juga menghimbau kepada masyarakat Nganjuk yang ingin bekerja di sejumlah pabrik yang telah beroperasi di wilayah Nganjuk juga harus mempersiapkan diri terkait kemampuan serta etos kerja. “Dapat dimaklumi masih terjadi adanya transisi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Sehingga diperlukan proses agar masyarakat Nganjuk siap untuk menghadapi era industri,” papar Maehaen.
Sementara itu, pemerhati lingkungan dan sosial dari Yayasan Djawa Dwipa Andrie Wijaya SSos, mengharapkan seiring tumbuh dan berkembangnya industri modern di Nganjuk harus juga diimbangi dengan tumbuh kembangnya usaha kecil dan menengah (UKM). Jangan sampai masyarakat Nganjuk terlalu terobsesi untk menjadi pekerja di pabrik-pabrik. Sehingga terlena untuk menjadi usahawan, karena pelaku UKM dari luar ada kecenderung sudah masuk dan berinvestasi di Ngajuk, karena mereka memang membaca adanya peluang.
Karena itu, Pemkab Nganjuk perlu mengintensifkan pelatihan-pelatihan entrepreneurship dengan mempertimbangkan kearifan lokal. “Ada potensi industri barang pecah belah di Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso dan sekitarnya, namun karena tidak mendapat dukungan pemerintah daerah maka industri rakyat tersebut terancam gulung tikar,” ujar Andrie Wijaya.
Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah serta swasta yang memiliki komitmen tidak hanya mengembangkan isndustri saja. Namun, alangkah baiknya jika pertumbuhan industri modern yang mendukung perkembangan UKM di Kabupaten Nganjuk. [ris]

Tags: