Wacana Amandemen UUD 1945

Wacana tentang perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memasuki babak baru. Pasalnya, wacana yang dilontarkan PDI-P sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak pada pemilu April 2019, membuka harapan baru bagi terselenggaranya amendemen UUD 1945. Tepatnya, untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan demikian, MPR memiliki kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.
Persoalanya dari wacana PDI-P dengan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, bukanlah perkarah mudah. Pasalnya, ketika kita rujuk dalam konsepsi negara modern hari ini, yakni mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sudah tidak relevan. Bahkan, jika ini realisasikan hampir dapat dipastikan akan dapat banyak penolakan.
Wacana amandemen terkait poin mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara jelas kontraproduktif dengan demokrasi Indonesia yang sudah memposisikan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Selain itu, syarat amendemen yang cukup berat. Merujuk Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia 1945 mensyaratkan, untuk dapat mengamendemen UUD NRI 1945, usulan perubahan harus diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR, dalam sidang MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MPR.
Itu artinya, mutlak sangat dibutuhkan political will dari mayoritas anggota MPR. Persoalannya, selama ini political will itu belum ada. Selain itu, mengingat Konstitusi merupakan dasar bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang mencakup seluruh elemen dalam negara Republik Indonesia. Maka, sudah semestinya wacana amendemen harus juga jadi agenda bersama.

Ani Sri Rahayu
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Rate this article!
Wacana Amandemen UUD 1945,5 / 5 ( 1votes )
Tags: