Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Diperkirakan Rp1,7 Juta

Pemprov Jatim, Bhirawa
Menteri Ketenagakerjaan RI telah menetapkan kenaikan UMP Jatim 2020, berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8,51 persen. Jika diasumsikan, maka untuk Jawa Timur nantinya UMP-nya dari Rp 1.630.059 menjadi Rp 1.768.777.
Kenaikan upah besaram 8,51% tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo menyampaikan, kalau perhitungan UMP sudah jelas dan dalam waktu dekat akan dilakukan sidang bersama Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) Jawa Timur. “Setelah itu, pada tanggal 1 November 2019 , Gubernur Jawa Timur, Hj Khofifah Indar Parawansa akan mengumumkannya besarannya secara resmi,” ujarnya ketika dikonfirmasi, kemarin.
Menurutnya, terbitnya surat Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dhakiri sudah sangat jelas dalam mengatur UMP dan UMK. “Jadi tidak akan ada permasalahan, karena formulasinya sudah ditetapkan begitu jelas,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, kalau UMK Jatim masih diatas UMP. Seperti tahun 2019, upah buruh terendah Rp 1,7 juta, diterapkan di 9 kabupaten yakni Kabupaten Sampang, Situbondo, Pamekasan, Madiun, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, dan Kabupaten Magetan.
Begitupula terkait penetapan UMK, lanjut Himawan, dalam surat Menaker RI tersebut menjadi Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan upah minimum kabupaten tertentu (yang mampu membayar upah minimu lebih tinggi dari UMP).
“Artinya, untuk UMK masing-masing Kabupaten/kota mengirimkan usulan pada Gubernur, dan selanjutnya segera ditetapkan. Jadi Gubernur hanya menetapkan apa yang telah menjadi usulan kabupaten/kota,” ujarnya.
Dikatakannya, untuk UMP dan UMK yang telah ditetapkan Gubernur nantinya akan berlaku terhitung pada 1 Januari 2020. “Paling tidak UMK nantinya, pertengahan November 2019 baru akan tetapkan Gubernur. Jika semua usulan dari kabupaten/kota sudah masuk,” katanya.[rac]

Tags: