Tunggakan Klaim BPJS Di RSUD Jombang Capai 60 Miliar Rupiah

Loket pelayanan BPJS di RSUD Jombang, Jumat (08/11). [Arif Yulianto/Bhirawa].

Jombang, Bhirawa
Terhitung mulai bulan Juni, Juli, dan Agustus 2019, klaim pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang mencapai 36, 5 Milyar Rupiah. Jumlah tersebut masih ditambah klaim pada bulan Oktober dan November 2019 sekitar 25 Milyar Rupiah, sehingga jika ditotal, tunggakan klaim yang seharusnya dibayar pihak BPJS kepada RSUD Jombang sekitar 60 Milyar Rupiah.
Direktur RSUD Jombang, dr. Pudji Umbaran mengatakan, untuk klaim dari RSUD Jombang kepada pihak BPJS bulan Juni, Juli, dan Agustus2019 sudah mengalami jatuh tempo dan sudah ada berita acaranya, namun hingga saat diwawancarai sejumlah wartawan, Jumat (08/11) kemarin, Pudji Umbaran mengatakan, klaim tersebut masih belum dibayar oleh pihak BPJS.
“Kalau kita total dalam tiga bulan itu, kurang lebih sekitar 36, 5 Milyar. Belum lagi tambahan susulan-susulan yang lain,” ujar Pudji Umbaran.
Pudji Umbaran melanjutkan, pihaknya membuat estimasi jika per bulan ada klaim BPJS sebesar 12, 5 hingga 13 Milyar Rupiah, maka pada bulan Oktober dan November 2019 juga terdapat klaim pembayaran BPJS yang ada di RSUD Jombang sebesar kurang lebih 25 Milyar Rupiah.
“Kalau kita total semuanya ya mungkin hampir 60 Milyar yang belum dibayar BPJS,” ungkapnya.
Tentunya jika ada keterlambatan pembayaran klaim BPJS seperti itu, Pudji Umbaran menambahkan, RSUD Jombang juga mengalami gangguan pada ‘cash dan flow’ di rumah sakit tersebut karena dalam melakukan pelayanan juga membutuhkan modal.
“Modal yang paling utama adalah kefarmasian, mamin pasien, kemudian operasional rumah sakit, dan gaji karyawan kan nggak bisa ditunggak. Dan itu harus kita belanjakan setiap saat,” lanjut dia.
Sehingga ketika ada keterlambatan pembayaran klaim oleh pihak BPJS, sambung Pudji, pihaknya akhirnya juga mengalami keterlambatan pembayaran pembelian kefarmasian, alat kesehatan, yang berdampak pada terganggunya pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
Pihaknya berharap kepada pihak BPJS agar segera melakukan pembayaran tunggakan. Pudji Umbaran juga menandaskan, pihaknya sudah melakukan langkah advokasi kepada pihak BPJS Mojokerto, namun jawaban yang diterima bahwa, belum ada kuncuran anggaran ulang dari Pemerintah Pusat yang berakibat adanya keterlambatan pembayaran.
“Memang dalam beberapa kesempatan BPJS menyampaikan mereka ada program yang namanya SCF yakni dana talangan dari bank yang ditunjuk oleh BPJS untuk bisa memberikan dana talangan, tetapi pada rumah sakit pemerintah ada beberapa hambatan, harus membayar bunganya. Belum lagi biaya-biaya di luar bunga itu kan masih ada. Dan itu nilainya tidak mencukupi ketika ada denda yang dibayar oleh mereka,” bebernya.(rif)

Tags: