Tri Widyani: 86 Persen Koperasi di Kota Malang Tak Sehat

Tri Widyani P

Kota Malang, Bhirawa
Keberadaan koperasi dinilai sebagai soko guru ekokomi, tampaknya masih harus didorong oleh pemerihtah Kota Malang. Pasalnya 86 persen Koperasi dinyatakan tidak sehat. Data Dinas Koperasi dan UMKM menyebut, di Kota Malang, ada 700 koperasi, 600 di antaranya dinyatakan tidak sehat. Sementata hanya sekitar 100 koperasi atau 14 persen yang dinyatakan sehat.
Tri Widyani Pangastui, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, mengutarakan, ada sejumlah masalah klasik yang menyebabkan koperasi tersebut tidak sehat.
“Beberapa masalah klasik yang dihadapi koperasi terkait tata kelola simpan pinjam dan kepatuhan anggota. Terutama, terkait pengelolaan koperasi yang baik sesuai dengan SKKNI,” katanya, Senin 29/4 kemarin.
Menurut Yani panggilan akrabnya banyak pengelola koperasi yang belum tahu cara mengelola sebuah koperasi dengan baik. Sehingga mengakibatkan koperasi yang tidak sehat.
“Mereka tidak bagaimana prinsip manajemen koperasi, peran strategis koperasi, motivasi, kontrol pinjaman dan pengembalian, pengendalian internal, pengamanan aset dan insfrstuktur, analisa program, penilaian koperasi, beberapa hal Iainnya,” paparnya.
Yani berharap, koperasi-koperasi yang sudah terbentuk ini tidak mati di tengah jalan akibat ketidakmampuan pengelolaan. Untuk itu, pemerintah berupaya melakukan pembinaan terhadap pengeloal koperasi. Bahkan ke depan, pengelola koperasi diharapkan telah bersertifikasi.
“Kami terus berupaya memberikan pembinaan intensif pada koperasi-koperasi yang masih eksis. Harapannya, koperasi bisa kembali sehat dan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat,” tuturnya.
Upaya pembinaan tersebut, lanjutnya, berupa seminar dan pelatihan untuk meningkatkan Kkompetensi pengelola Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) di Kota Malang. ”
Di bukan April ini ia melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PK2UKM)) melalui pelatihan peningkatan kompetensi pengelola KSP/USP sesuai SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).
“Karena, pengelola sebagai pemegang kunci utama harus mendapatkan pembekalan bagaimana mengelola koperasi dengan baik,” pungkas dia. [mut]

Tags: