Tragedi Kecelakaan Kerja

Tragedi kecelakaan (kecerobohan) kerja merenggut 23 jiwa pekerja pabrik korek gas, terjadi di Binjai (Sumatera Utara). Menjadi kecelakaan kerja paling tragis di Indonesia selama tiga tahun terakhir. Patut diduga, pemilik perusahaan melanggar berbagai undang-undang (UU) Ketenagakerjaan. Sekaligus melabrak HAM (Hak Asasi Manusia). Aparat negara, termasuk Komnas HAM, wajib sigap melindungi setiap buruh. Terutama yang bekerja dengan risiko tinggi.
Pabrik pembuatan korek gas, merupakan industri dengan risiko kecelakaan kerja sangat rentan. Terutama potensi ancaman ledakan, dan kebakaran. Ironisnya, perusahaan korek gas di-operasional-kan setara industri rumahan. Lokasinya di pelosok pedesaan, menghindari kesan pabrik berisiko tinggi. Sekaligus menghindari peraturan upah minimum regional. Hal itu nampak pada perilaku pemilik perusahaan, yang coba kabur pada saat terjadi insiden kebakaran.
Kecerobohan terhadap potensi kecelakaan kerja di Binjai, dapat dijadikan titik-balik pengawasan perburuhan, dan pengawasan K-3. Beberapa regulasi yang berkait, adalah UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan, serta UU Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Walau sebenarnya, UU tentang K-3 telah menjadi kewajiban, dan telah dikampanyekan sejak hampir setengah abad silam. Jargon, “Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,” telah terpampang hampir di seluruh pabrik.
Kenyataannya, banyak pabrik (dan industri skala menengah dan besar) melanggar aturan UU tentang K-3. Dalam UU 1 tahun 1970, pasal 2 ayat (2) angka ke-2, disebutkan berlakunya asas wajib keselamatan kerja. Secara tekstual dinyatakan, “dalam tempat kerja dibuat, diolah, dipakai dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan insfeksi, bersuhu tinggi.”
Namun pengawasan ketenaga-kerjaan, hingga kini sangat lemah. Karena jumlah aparat pengawasan, tidak memadai. Secara nasional, jumlah pengawas ketenagakerjaan hanya sekitar 2000-an orang. Sedangkan kebutuhan pengawas secara nasional (untuk 415 kabupaten dan kota) mencapai 6000 orang. Berdasar data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Saat ini, seorang pengawas bekerja untuk 400 perusahaan.
Sehingga pengawasan dilakukan seadanya. Tak jarang, pengawas hanya sekadar mampir untuk mengambil “honor” pengawasan di perusahaan. Seluruh proses produksi (dan manajemen usaha) dicatat oleh pengawas dengan laporan “baik.” Sehingga kasus-kasus upah murah, pekerja di bawah umur, dan keselamatan kerja, bagai pepatah bara api dalam sekam. Setiap saat dapat menjadi “ledakan” masalah yang tiba-tiba booming.
Seperti pernah terjadi tragedi kecelakaan kerja paling tragis selama seratus tahun terakhir, di Kosambi (Jawa Barat). Yakni, meledaknya pabrik mercon (petasan), dengan korban jiwa sebanyak 48 pekerja. Juga karena terjebak dalam kobaran api, dalam pabrik yang terkunci. Serta tidak tersedia sarana pengaman darurat (alat pemadam kebakaran). Berdasar penyelidikan Polisi, perusahaan petasan juga melanggar berbagai peraturan perburuhan
Padahal sejatinya, Indonesia sangat memuliakan fungsi kinerja buruh. Antaralain termaktub dalam konstitusi dasar. UUD pasal 27 ayat (2), menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Amanat konstitusi ini tercantum dalam Bab ke-sepuluh, tentang hak dan kewajiban warga negara.
Bahkan karena strategisnya hak-hak warga negara, konstitusi perlu mengulang peraturan perlindungan masyarakat khusus pekerja. Diatur tersendiri lebih lex specialist, melalui klausul urusan ketenaga-kerjaan. Bahkan dikelompok dalam dalam bab HAM. Yakni, pasal 28D ayat (2), dinyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”
Tetapi berbagai peraturan seolah-olah mandul, karena tak pernah dikawal secara baik. Perusahaan yang bandel, tidak pernah diberi sanksi men-jera-kan.

——— 000 ———

Rate this article!
Tragedi Kecelakaan Kerja,5 / 5 ( 1votes )
Tags: