Tolak e-Voting, Kades se-Kabupaten Situbondo Datangi DPRD

Sejumlah Kades yang berasal dari Situbondo wilayah barat menemui Komisi I DPRD Situbondo, untuk menolak pilkades sistem e-voting. [ sawawi/bhirawa]

Situbondo, Bhirawa
Kepala Desa (Kades) se-wilayah Situbondo barat mendatangi gedung DPRD guna menyampaikan aspirasi penolakan atas pemberlakuan pilkades (pemilihan kepala desa) dengan sistem e-voting.
Mereka kompak menyampaikan penolakan pelaksanaan pilkades e-voting saat bertemu dengan Komisi I DPRD Situbondo. Dalam hearing kemarin para Kades menilai, masyarakat di pedesaan belum siap melaksanakan pilkades berbasis digital.
Para Kades yang didampingi Camat Banyuglugur Sigit S Raharjo, menyampaikan sejumlah alasan penolakan tersebut.
Para Kades ditemui wakil rakyat sekitar dua jam. Saat bertatap muka para Kades menyampaikan aspirasi kepada Komisi I di ruang rapat gabungan DPRD.
Menurut Camat Banyuglugur, Sigit S. Raharjo, para Kepala Desa itu menolak pilkades e-voting karena berbagai petimbangan. “Satu diantaranya karena SDM masyarakat pedesaan saat ini masih belum siap untuk mengikuti pilkades e-voting,” tegas Sigit.
Masih kata Sigit, saat ini juga masih banyak masyarakat yang ada di pedesaan belum memiliki e-KTP. Padahal, kata dia, basis data pilkades e-voting adalah e-KTP. Sigit menilai, di beberapa desa di Kecamatan Banyuglugur, masih terdapat sekitar 20 persen masyarakat yang belum memiliki e-KTP.
Untuk itu, mantan ajudan Bupati Dadang itu berharap pengadaan alat cetak e-KTP bisa secepatnya tersedia, agar pembuatan e-KTP bisa dilakukan di setiap Kecamatan.
“Kami minta jangan sampai masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tak memiliki e-KTP. Itu karena basis data pilkades e-voting itu semua berpusat pada e-KTP,” beber Sigit.
Sigit kembali menuturkan, para Kades yang ada di wilayah Kecamatan Banyuglugur bukan serta menolak pilkades e-voting, melainkan hanya meminta untuk tidak melaksanakan pilkades e votong pada tahun 2019 ini.
“Kami menilai pelaksanaan pilkades dengan sistem e-voting bisa dilakukan pada tahun berikutnya. Itu pun jika semua sarana dan prasarananya sudah siap secara keseluruhan,” papar mantan Sekcam Panarukan itu.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Abdur Rahman SH, menimpali aspirasi para kades wilayah Situbondo itu akan menjadi pertimbangan kalangan pansus DPRD yang saat ini masih melakukan pembahasan Perda perubahaan tentang pilkades. Politisi PPP itu menerangkan, tahun 2019 ini ada 115 Desa yang akan melaksanakan pilkades.
“Menurut kami adanya aspirasi dari para Kades ini menunjukkan fakta di masyarakat bahwa sarana dan prasana pilkades e-voting itu masih belum siap,” pungkas Abdurrahman. [awi]

Tags: