Ternyata Parkir Berlangganan Masih Berjalan di Kabupaten Sidoarjo

foto ilustrasi

Sidoarjo, Bhirawa
Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah memastikan, jika penarikan parkir berlangganan untuk sepeda motor sebesar Rp25 ribu dan mobil senilai Rp50 ribu per tahun masih berjalan terus. Pasalnya, lantaran Mamorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Sidoarjo dengan Kepolisian dan Dinas Pendapatan (Dispenda) Propinsi Jatim berakhirnya hingga akhir Juni 2019.
Di sisi lain, pihak DPRD Sidoarjo melalui Rapat Paripurna sudah menyetujui kalau Perda Parkir Berlangganan resmi dicabut, pada Kamis (29/11) lalu. Sejumlah fraksi di DPRD Sidoarjo menilai program itu tidak berjalan sesuai harapan. Sejak berlaku mulai 2012, di lapangan masih banyak warga yang dimintai uang parkir lagi.
“Kalau saya, parkir berlangganan itu dipertahankan (berjalan terus) dengan perubahan sistem. Karena MoU dengan Kepolisian dan Dinas Pendapatan Propinsi Jatim belum berakhir, Juni 2019,” tegas Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Selasa (12/2) kemarin.
Menurut Saiful Ilah, menggunakan sistem apa saja dalam pengelolaan parkir itu bergantung Juru Parkir (Jukir) nya. Seharusnya jika diubah sistemnya maka jukir harus diberi gaji yang layak dan sesuai. Selain itu tak boleh menarik lagi di lapangan. ”Kalau perlu diberi seragam khusus Jukir. Kalau masih menarik ongkos parkir di lapangan, Jukir itu bisa diberhentikan saja,” tegasnya.
Maka, kata Saiful Ilah, setelah masa MoU habis pihaknya bakal merundingkannya dengan pihak Kepolisian dan Dispenda Jatim. Hal ini dengan mempertimbangkan segala bentuk protes warga sebagai pertimbangannya. ”Dalam perundingan itu, yang dibahas parkir berlangganan dilanjutkan atau tidak. Kalau diteruskan sistemnya harus diubah. Misalnya menggunakan payment, jadi tinggal ditempelkan atau digesekkan di mesin. Akan kelihatan jika sudah bayar pajak atau tidak kendaraan itu,” terang Saiful Ilah.
Bagi Bupati, Dinas Perhubungan (Dishub) harus membikin kartu berlangganan elektrobik (card electronic). Tujuannya agar tak ada pungutan ganda di lapangan. Contohnya di Jakarta pakai kartu elektronik. Tapi kalau Jukirnya masih minta kadang-kadang tetap diberi. Itu bergantung pemilik kendarannya.
“Jika tak ada parkir berlangganan, maka pendapatan parkir berlangganan yang mencapai Rp31 miliar setahun bisa diambil alih pihak lain. Apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir berlangganan masuk Kasda semua. Semua pendapatannya masuk PAD tak ada yang masuk ke Bupati. Kalau tak ada parkir berlangganan maka bisa ditarik orang lain yang tak terorganisir,” tegas Saiful Ilah. [ach]

Tags: