Terkendala Lahan, 58 Daerah Belum Miliki SLB Negeri

Foto: ilustrasi

Surabaya, Bhirawa
Upaya pengembangan pendidikan inklusi harusnya dilaksanakan secara berkelanjutan, seiring dengan meningkatnya kesadaran dana komodari pada siswa berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih ada 58 daerah yang belum memiliki Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri.
Hal itu disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam 3 rd International Conference on Special Education (ICSE) yang digelar Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Sabtu (13/7).
Menurut Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus (PPK) Kemendikbud, Sanusi, salah satu factor tidak adanya SLB negeri adalah karena lahan. Dari 58 kabupaten/kota, 40 ada di luar pulau Jawa dan 18 di Pulau Jawa. Apalagi, kendala yang terjadi selama ini adalah kurangnya kepedulian dari pemerintah daerah. Mengingat fokus sekolah ada di kabupaten/kota meskipun pengelolaannya oleh pemerintah provinsi.
“Jadi lahan dari daerah tingkat II diserahkan ke provinsi. Nanti dari Kemendikbud akan membangun unit sekolah baru (USB). Sementara untuk guru dan sarana prasaranan akan dibantu pemprov,”kata dia.
Dikatakan Sanusi, pihaknya tidak bisa memaksa pendirian SLB negeri di 58 daerah tersebut. Akan tetapi, ia bersurat kepada kabupaten/kota atau Dinas Pendidikan Provinsi, yang isinya membahas terkait tidak adanya SLB negeri did aerah setempat.
“Kami punya catatan. Seperti di Jakarta ada kabupaten yang belum punya SLB negeri yakni Di Kepulauan Seribu. Di Banten tepatnya di Tangerang Selatan. Kalau di Jawa Timur, ini rata-rata kabupaten/kotanya sudah ada SLB negerinya,”urai dia.
Dijelaskan Sanusi, adanya SLB negeri di suatu daerah merupakan bentuk pemerataan pendidikan untuk semua warga Negara. Tidak melihat penyandang disabilitas atau regular. Sebab, penanganan anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. “Orang tua pun tidak perlu malu jika anaknya penyandang disabilitas, tolong cepat disekolahkan,”imbuh dia.
Di samping itu, ia juga menuturkan jika ABK tidak seperti anak regular yang baru bisa sekolah pada bulan Juni atau tahun ajaran baru. ABK, tidak perlu menunggu bulan Juni. Pasalnya, pada bulan Januari pun, mereka sudah bisa masuk sekolah.
“Sudah ketemu ABK berusia 15 tahun pun disuruh sekolah. Meski ada peraturan usia sekolah SD tujuh hingg 12, kalau ada anak 15 tahun berkebutuhan khusus bisa dimasukkan (sekolah),”pungkas dia.
Sementara itu, ditambahkan Rektor Unesa, Prof. Nurhasan, jika masih ada lebih dari satu juta anak inklusi di Indonesia tidak mengenyam pendidikan di sekolah. Hal itu menurut dia, semakin mengukuhkan peran penting banyak pihak untuk membantu anak inklusi mengembangkan potensinya tanpa dibatasi oleh kekhususan yang dimiliki anak.
“Pendidikan terus berkembang dan saat ini inovasi-inovasi baru sangat penting dilakukan. Khususnya inovasi pembelajaran bagi pendidikan peserta didik yang berkebutuhan khusus, dan ini menjadi tantangan dan peluang bagi mereka yang terlibat,” terangnya.
Prof Nurhasan juga merelasikan isu tersebut dengan perkembangan teknologi. Menurut dia dalam era industri 4.0 para penyelenggara pendidikan inklusi dituntut berbenah diri. Inovasi-inovasi pembelajaran bagi peserta didik inklusi harus lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi yang ada.
“Pemberi layanan pendidikan bagi anak inklusi dan anak dengan kecerdasan istimewa diharapkan tidak gagap teknologi dan harus bisa mengikuti tren. Pendidikan inklusif yang selaras dengan era digitalisasi diharapkan mampu membekali peserta didik mampu berinteraksi dengan baik di tengah masyarakat,”jelasnya. [ina]

Tags: