Terkait Kisruh PPDB, Pemkot Surabaya Akan Tambah Rombel

Terkait Kisruh PPDB, Pemkot Surabaya Akan Tambah Rombel

Surabaya, Bhirawa
Dengan banyaknya aksi kekecewaan dari wali murid di Kota Surabaya terkait Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang menerapkan sistem zonasi, ternyata mengusik Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana untuk mengambil langkah antisipasi.
Wawali Whisnu Sakti Buana mengatakan, Pemkot Surabaya akan mengambil langkah terkait PPDB 2019 melalui sistem zonasi umum untuk SMP dan SMA di Surabaya yang ternyata menuai banyak protes dari wali murid.
“Situasi ini harusnya menjadi evaluasi bersama, khususnya dengan regulasi dari Permendikbud yang menggunakan sistem zonasi, padahal pembangunan infrastruktur sekolah belum sepenuhnya berdasarkan zonasi,” ucap politisi PDIP ini Rabu (19/6).
Ketua DPC PDIP Surabaya ini juga menyampaikan jika Pemerintah Kota akan mengambil satu langkah yakni dengan cara menambah rombongan belajar (rombel) di sekolah-sekolah negeri.
“Tapi untuk proses pendaftaran dan seleksinya, rombel ini akan memakai sistem nilai UN seperti sebelumnya, sehingga memungkinkan siswa-siswa yang nilainya tinggi bisa bersaing mendapatkan sekolah yang baik,” tandas.
Menurut politisi yang disebut-sebut memiliki potensi kuat menggantikan posisi Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya ini, sistem zonasi yang diterapkan saat ini akan menyulitkan proses pengajaran nantinya. Bahkan bisa memunculkan kesenjangan kualitas anak didik yang terlalu jauh.
“Saya berharap situasi ini bisa menjadi momentum kita bersama untuk saling introspeksi diri, jangan selalu merasa benar, karena yang menjadi korban adalah anak-anak bangsa kita sendiri,” tutup WS-sapaan akrab Whisnu Sakti Buana.
Wali Murid Wonokusumo Mengadu ke DPRD Surabaya
Membawa aspirasi ratusan wali murid lainnya, puluhan warga Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya mendatangi DPRD Surabaya untuk mengadukan nasib anaknya yang terancam tidak mendapatkan sekolah.
Yason Sudarmanto selaku juru bicara, mengaku jika pihaknya telah ditemui Baktiono anggota komisi B DPRD Surabaya asal Fraksi PDIP yang berjanji akan memperjuangkan seluruh calon siswa di wilayahnya.
“Saya ditemui pak Baktiono, dan beliau memberikan petunjuk untuk mendata seluruh siswa yang saat ini terlempar dari tahapan penjaringan PPDB, karena akan diperjuangkan untuk mendapatkan sekolah,” ucap Yason kepada sejumlah awak media Rabu (19/6).
Menurut Yason, sistem zonasi yang diterapkan pemerintah ternyata sangat merugikan siswa di wilayahnya, karena meski telah mendapatkan nilai yang baik bahkan istimewa dari sekolah asal, ternyata juga tidak lolos penjaringan.
“Sepertinya sistem ini harus banyak dilakukan perbaikan, karena faktanya banyak anak-anak kami yang nilainya sangat bagus dan jarak rumahnya hanya 1-1.5 Km dari sekolah, namanya terlempar,” tandasnya.
Yason menceritakan jika Baktiono mengatakan bahwa seluruh anak-anak di wilayah kami harus sekolah, bagaimanapun caranya. Termasuk jika harus menambah ruangan agar jumlah kuotanya bertambah.
“Anak-anak kami harus diterima di sekolah, bagaimanapun caranya. Bila perlu sekolah menambah kuota dengan cara menambah ruangan. Kalau perlu ruang kamar mandi atau dibuatkan bedeng-bedeng juga nggak pa-pa, asal anak-anak kami bisa sekolah, karena waktunya sudah mepet sekali,” tuturnya.
Diketahui, penerapan sistem zonasi PPDB tahun ini ternyata memunculkan banyak persoalan di hampir semua daerah, karena memberikan kesan bahwa hasil Ujian Nasional (Unas) tidak lagi berguna, karena pertimbangan utamanya adalah jarak terdekat antara rumah dan lokasi sekolah.
Sementara itu sejumlah wali murid juga mendatangi Balai Kota Surabaya. Kedatangan mereka untuk meyuarakan penolakan terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi Berbasis seleksi jarak rumah.
Koordinator aksi Teguh Priatmoko menuturkan, PPDB zonasi cukup merugikan siswa karena hasil nilai dari ujian nasional tidak menjadi syarat utama justru malah zona jarak rumah yang menjadi patokan.
“Sistem ini sistem gagal. Yang memiliki danem kecil dengan jarak rumah justru bisa masuk, malah yang memiliki nilai Unas yang bagus ditolak. Anehnya, kenapa Bu Risma malah ikut setuju,” sesal Teguh.
Dalam aksinya, wali murid bersikeras ingin bertemu dengan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Sayangnya keinginan para wali murid itu tidak kesampaian.
“Kami akan terus berada di sini. Kami butuh sistem baru untuk penerimaan siswa baru. Sistem zonasi ini pembodohan,” teriak Teguh. Tak mau hanya berdiam diri ketika tak ditemui Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, ratusan massa ini terus melakukan orasi di gerbang Balai Kota Surabaya.
Sambil meneriakkan suara akan penolakan sistem penerimaan siswa baru dengan menggunakan seleksi jarak rumah, para demonstran yang mayoritas dikuasi ibu-ibu sempat menggedor pagar pintu masuk Balai Kota Surabaya yang di jaga ketat oleh petugas.
Lama ditunggu, Kepala BPB Linmas Kota Surabaya Eddy Christijanto akhirnya bersedia menerima perwakilan para demonstran. Dalam audiensi itu, Eddi meminta para wali murid kembali ke Dinas Pendidikan Surabaya untuk dan berdialog secara langsung.
“Kami diminta berdialog disana, untuk kemudian diteruskan ke pusat. Ini karena Pemkot Surabaya tidak punya kewenangan,” kata perwakilan wali murid, Eni.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan jika dalam kesempatan itu rekan-rekannya mendesak adanya PPDB ulang. Mengingat banyak ditemukan anak berprestasi yang justru gagal masuk ke sekolah negeri.
“Kami berharap diberi kesempatan sekali lagi. Kami harap ada kebijaksanaan,” pungkas Eni. [dre.iib]

Tags: