Terapkan Zonasi PPDB, Emak-emak Wadul ke DPRD Jatim

DPRD Jatim, Bhirawa
Puluhan wali murid di Jawa Timur mengadu ke DPRD Jatim, Senin (29/4/2019). Mereka mengadukan soal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di dengar pendapat (hearing).
Hearing tersebut selain dihadiri Anggota Komisi E DPRD Jatim, juga tampak Kepala Dinas Pendidiksn Provinsi Jatim, Saiful Rachman dan puluhan wali murid yang mayoritas emak-emak. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo.
“Kami mempermasalahkan sistem zonasi yang berpotensi banyak menimbulkan masalah. Kami telah menerima bocoran zona yang tidak menguntungkan bagi siswa berprestasi,” kata Jospan, Koordinator Komunitas Peduli Pendidikan Anak (Kompak) SMP Se-Surabaya.
Masalah pertama, kata Jospan, sistem zonasi dinilai mempersulit siswa berprestasi untuk mendapatkan sekolah favorit bermutu, khususnya untuk wilayah Surabaya. “Kita tahu bahwa tidak semua sekolah memiliki kualitas yang sama di Surabaya,” katanya.
“Mengutip peringkat sekolah yang dikeluarkan oleh pemerintah, jumlah sekolah bermutu tinggi jumlahnya kurang dari sepuluh. Catatan kami, mayoritas sekolah itu berada dalam satu zona tertentu saja,” tambah Jospan.
Masalah kedua, presentase pagu penerimaan dinilai hanya menguntungkan para siswa di dekat sekolah favorit saja. Sebab, 90 persen dari total siswa yang diterima didasarkan pada zona, bukan nilai Ujian Nasional (UN).
“Kami meminta persentase pagu ini dihapuskan. Harus kembali ke sistem PPDB tahun sebelumnya yang lebih mengandalkan nilai UN bukan karena dekat dengan sekolah,” katanya.
Dinas Pendidikan Provinsi Jatim mengacu pada Permendikbud Nomor tahun 2018 memang telah menyiapkan aturan PPDB 2019. Di dalam poin pagu, tertulis bahwa 90 persen dari total jumlah didasarkan pada jalur zonasi.
Jospan kawatir, sistem zonasi justru akan menurunkan kualitas sekolah yang selama ini telah terjaga. “Kami tahu, semangat zonasi ini untuk pemerataan pendidikan. Namun, jangan siswa pintar yang justru dikorbankan,” katanya.
“Siswa yang kurang pintar akan sulit bersaing di sekolah dengan mayoritas siswa pintar. Pun demikian dengan siswa yang pintar, kasihan kalau bersekolah di tempat dengan kualitas yang tidak diharapkan,” imbuhnya.
Kualitas sekolah ini didasarkan banyaknya alumni sekolah yang diterima perguruan tinggi favorit. “Ada satu sekolah yang alumninya diterima oleh ITB (Institut Teknologi Bandung). Bahkan, jumlahnya bisa sampai 80 siswa. Apakah tidak bahagia?,” katanya.
Di dalam salah satu poin tuntutannya, pihaknya berharap Dinas Pendidikan Jatim dapat menunda Permendikbud tersebut.
“Kami berharap Dinas Provinsi dapat berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan agar menunda untuk tahun selanjutnya. Sebab, kalau dikeluarkan di akhir tahun ajaran seperti ini, sekolah swasta yang favorit pun sudah menutup pendaftaran,” katanya.
Sementara, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo menambahkan bahwa aduan dari masyarakat tersebut, bukan hanya datang dari masyarakat di Surabaya saja, namun masyarakat Jatim pada umumnya.
“Bahkan mereka membuat organisasi yang terdiri anggota komite sekolah dari sejumlah wilayah di Jatim,” kata Hartoyo.
Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rachman memberikan beberapa alternatif solusi. Soal pilihan sekolah, pihaknya menjelaskan bahwa siswa dapat mendaftar di sekolah dengan tiga variasi tujuan.
Di antaranya dengan memungkinkan para siswa memasukkan sekolah di luar zona untuk berada di pilihan pertama sekolah yang dituju. “Itu merupakan variasi dari Pemendikbud,” kata Saiful dikonfirmasi terpisah.
Terkait dengan prosentase pagu siswa yang diterima, Saiful membuka kemungkinan untuk mengubah alokasi siswa yang diterima berdasarkan zona. “Tuntutan dari ibu-ibu itu menjadi catatan kami,” katanya.
Pihaknya akan berkonsultasi dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa untuk menindaklanjuti aturan tersebut. “Kami akan melapor ke Ibu Gubernur, apakah mungkin untuk mengubah Pergub soal PPDB ini,” katanya.
Pihaknya juga mengingatkan para emak-emak soal sanksi yang diberikan bagi Pemprov yang tak menjalankan Permendikbud tersebut. Bagi pemerintah yang tak ikut dalam Permendikbud tersebut, berpotensi akan kehilangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tak masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Ibu Gubernur sebelumnya memang ingin tetap sesuai dengan Pemendikbud. Namun, tidak menutup kemungkinan Ibu Gubernur bisa berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan. Utamanya, untuk membicarakan soal sanksi itu,” katanya.
Pihaknya optimistis bahwa keluarnya aturan tersebut tak akan melewati batas waktu. “Kami akan launching aturan ini tepat waktu, 2 Mei 2019 mendatang,” katanya. (geh)