Tekan KDRT di Kabupaten Malang, Polisi Harus Restoratif Keadilan

Wahyu Priyo Djatmiko

Kabupaten Malang, Bhirawa
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Kabupaten Malang cukup tinggi, dan jumlahnya tertinggi di wilayah Jawa Timur (Jatim). Sedangkan pada bulan September 2019, tercatat sebanyak 59 kasus yang dilaporkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Malang.
Menurut, Ahli Hukum Pidana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang DR Wahyu Priyo Djatmiko SH, M.Hum, Rabu (23/10), saat dikonfirmasi di salah satu rumah makan di wilayah Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, kabupaten Malang, bahwa tingginya kasus KDRT di Kabupaten Malang cukup disayangkan. Sedangkan  dengan adanya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang baru ini, kasus KDRT tidak harus sampai proses persidangan, tapi bisa dilakukan dengan restoratif keadilan.
Dimana, lanjut dia, penyidik Polri wajib melakukan mediasi antara korban dan pelaku. Tentunya harus dengan menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) baru, pasal 12. Hal itu agar tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat, dan tidak berdampak konflik sosial. Dan pernyataan semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan. “Adanya Perkap baru ini, menjadikan hukum lebih manfaat dari pada kepastian. Dan penyidik juga wajib melakukan mediasi, asalkan syarat pada pasal 12 terpenuhi,” tegasnya.
“Dengan tingginya kasus KDRT, kata Wahyu, maka polisi harus bisa melakukan jemput bola. Karena Polisi memiliki kewajiban, yang tidak hanya menegakkan hukum saja, tapi fungsi lain juga harus memberikan pembinaan pada masyarakat. Sehingga fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtimas) lebih di optimalkan,” tegasnya.
Sedangkan untuk menekan terjadinya kasus KDRT, masih dia katakan, langkah yang harus dilakukan Polisi adalah melakukan penyuluhan atau kampanye anti KDRT. Misalnya, anggaran yang dimiliki kurang, Pemerintah Daerah (Pemda) setempat harus memberikan subsidi silang. Namun, dengan keluarnya Perkap baru ini, bahwa managemen penyidikan Polri mengalami kemajuan luar biasa. Karena untuk melangkah proses hukum, tidak hanya berdasarkan azas kepastian, tapikemanfaatan hukum.
“Polisi harus bisa memilah dan memilih, kasus mana yang tidak meresahkan masyarakat. Dan tentunya yang tidak masuk unsur nepotisme dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga harus ditempuh dengan jalur mediasi,” tandas Wahyu.
Ditempat terpisah, Kepala Unit (Kanit) PPA Satreskrim Polres Malang Ipda Yulistiana Sri Iriana membenarkan, jika kasus KDRT di wilayah Kabupaten Malang cukup tinggi. “Laporan KDRT paling banyak pada bulan Juni, yakni 11 kasus, dan kemudian pada bulan Maret dan Agustus 2019 ada 9 kasus. Sedangkan untuk  jumlah kasus KDRT hingga bulan September sebanyak 59 kasus, dan angka itu bisa bertambah,” jelasnya.
Karena, masih dia jelaskan, menurut data pada tahun 2018, terdapat laporan KDRT sebanyak 67 kasus. Dari 59 kasus KDRT tersebut, yang sudah masuk tahap II yakni sudah kita limpahan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, ada 11 kasus. Sedangkan ada yang lainnya masih tahap penyidikan dan sudah ada yang menyabut laporannya. Sementara, pelapor kasus KDRT tersebut, tidak semuanya istri yang menjadi korban, namun ada dua kasus yang dilaporkan oleh suami. Seperti satu kasus kekerasan fisik atau penganiayaan, satu lagi psikis atau penelantaran, dan kasus tersebut masih tahap penyidikan.
“Penyebab terjadinya KDRT itu, rata-rata terkait masalah ekonomi yang diawali dari pertengkaran, yang kemudian memicu emosi dan terjadi kekerasan. Dan juga ada yang disebabkan adanya orang ketiga atau perselingkuhan,” pungkas Yulistiana.[cyn]

Tags: