Targetkan Laporan Keuangan Pemkot Probolinggo Selesai Akhir Tahun

Wali kota Hadi dan Wawali Subri siap rampingkan OPD nya.

(Perampingan OPD)

Kota Probolinggo, Bhirawa
Tahun depan Pemerintah Kota Probolinggo akan melakukan perampingan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
32 OPD yang ada saat ini akan dirampingkan menjadi 28 OPD. Dari jumlah tersebut, 4 OPD antara lain Bagian Humas dan Protokol yang akan digabungkan dengan Bagian Umum dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga akan mengalami penggabungan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dimana fungsi bidang kebudayaan akan berada di Dinas Pendidikan. Sebaliknya, bidang kepemudaan dan olahraga akan digabungkan dengan Dinas Pariwisata.
Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja juga akan mengalami perampingan dan digabungkan dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digabung dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tambahan tupoksi urusan pertanahan.
Sejumlah urusan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana pun digabung dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan digabung dengan Dinas Sosial. Sedangkan urusan keluarga berencana digabung dengan Dinas Kesehatan. Terakhir, Dinas Perikanan juga mengalami perampingan dan digabungkan dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Imanto, Senin 14/10 menjelaskan dengan adannya penggabungan yang akan dilakukan tahun depan, Desember nanti, sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan mengalami proses mutasi.
“Penggabungan di sejumlah OPD yang akan dilaksanakan tahun depan memang sudah kita cermati. Persiapan sudah dilakukan, baik dari laporan keuangan maupun aset. Untuk laporan keuangan pada tahun anggaran 2019, itu masih tanggung jawab OPD yang lama. Sedangkan, laporan keuangan tahun anggaran 2020 melibatkan OPD yang penggabungan tersebut. Terkait penggabungan aset, sudah mulai disiapkan untuk mutasi di beberapa OPD yang akan digabungkan menjadi satu,” ujar Imanto.
Pada saat rapat koordinasi yang digelar Bagian Organisasi, Kepala Bagian Organisasi Heri Astuti mengimbau seluruh OPD yang mengalami penggabungan unuk menyelesaikan laporan keuangan seperti LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), SAKIP ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), LPPD (Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah) serta laporan keuangan yang lainnya.
“Dengan adannya penggabungan tersebut, berdampak pada penataan personil, penganggaran, sarana dan prasarana serta dokumentasi, sehingga perlu diselesaikan pada akhir tahun ini,” tambah Heri.(Wap)

Tags: