Tak Selewengkan DD, Kades dan Perangkat Desa Masuk Klinik

Para Kades dan Perangkat Desa nampak terlibat dalam diskusi kelompok yang ada di Klinik Kades Lawas Balaikota Among Tani Batu, Rabu (11/9).

Pemkot Batu, Bhirawa
Para Kepala Desa (Kades) di Kota Batu bersama perangkatnya mendapatkan warning untuk tidak terjebak dalam penyelewengan Dana Desa (DD).
Mengingat banyak kasus DD di Jatim muncul karena faktor ketidaksengajaan. Untuk mengantisipasi hal itu, Rabu (11/9), para Kades dan Perangkat Desa di Batu dimasukkan dalam Klinik Kades Lawas yang ada di Graha Pancasila Balai kota Batu.
“Catatan di Jawa Timur, adanya penyelewengan DD banyak disebabkan karena faktor ketidaksengajaan. Karena banyak Kepala Desa ataupun perangkatnya yang belum memahami prosedur dan aturan penggunaan DD. Jadi kasus yang muncul bukan karena niat,” ujar Inspektur Provinsi Jawa Timur, Helmy Perdana Putera saat ditemui di Balai kota Batu, Rabu (11/9).
Agar kasus penyelewengan tidak terulang di Jatim pada umumnya dan Kota Batu pada khususnya, maka pihaknya bersama KPK membuka Klinik Kades Lawas (Kawal Desa Melalui Pengawasan).
Semua Daerah di Jatim menjadi target operasi dari klinik ini. Tujuannya, tidak ada lagi kejadian penyelewengan DD baik tidak disengaja maupun disengaja (zero accident).
Ketika masuk klinik, lanjut Helmy, para Kades dan Perangkat Desa ini diberikan pengetahuan tentang prosedur pemanfaatan DD sekaligus pertanggungjawabannya. Dan ‘obat’ yang diberikan di klinik ini telah terbukti mujarab.
“Di Jatim sebelumnya sempat ada 25 kasus penyelewengan DD, yaitu di tahun 2018-2019. Namun disediakan klinik Kades Lawas ini maka saat ini tidak ada kasus lagi,” tambah Helmy. Dan tercatat, saat ini sudah 15 Kota/ Kabupaten di Jatim yang sudah ada klinik Kades Lawas, termasuk Kota Batu.
Diketahui, rata-rata DD yang diterima setiap Desa di seluruh Indonesia sangat tinggi. Yaitu, Rp3,5 miliar per desa. Tingginya nilai DD ini otomatis menimbulkan potensi penyimpangan yang tinggi pula. Sejak tahun 2015-2019 sekitar 150 kasus penyelewengan DD dengan prosentase 92 persen dilakukan Kades dengan istrinya.
Ditambahkan Aris Dedy Arham dari Tim Program Profesional Integritas (Provit) KPK, adanya klinik Kades Lawas ini bisa mencegah terjadinya penyelewengan DD. Apalagi jangkauan dan kewenangan KPK tak sampai ke Kades atau level Desa.
“Penyelewengan DD jadi isu krusial. Karena itu mari kita selamatkan anggaran Rp 70 triliun untuk pembangunan desa yang lebih bermanfaat dengan memberikan pengawasan. Salah satunya melalui klinik Kades Lawas ini,” ujar Dedy. [nas]

Tags: