Tak Diminati, Pemkot Mojokerto Hapus Program Transmigrasi

Kota Mojokerto, Bhirawa
Pemkot Mojokerto mulai tahun ini menghapus anggaran program pengiriman transmigran dari APBD. Kebijakan ini menyusul sepinya minat warga dengan tiga kecamatan ini menjadi peserta hijrah ke luar Pulau Jawa dengan biaya pemerintah ini. Tak pekak, Progran Transmigrasi di Kota Mojokerto kini seolah mati suri.
Beberapa tahun terakhir, Pemkot Mojokerto tak memberangkatkan satupun transmigran ke luar Pulau Jawa. Sementara ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani, hanya mengelolah anggaran sosialisasi transmigrasi sembari berharap ada warga masyarakat yang mau berangkat mengubah kehidupannya di pulau seberang.
”Yang tersisa hanya anggaran sosialisasi saja sebesar Rp20 juta. Jika ada yang bersedia berangkat maka akan dialokasikan tahun depan, atau diikutkan Propinsi (Jatim) karena anggarannya sudah tidak ada,” cetus Kepala Diskoumnaker Kota Mojokerto, Hariyanto, Selasa (12/3) .
Mantan Kadispendik ini menuturkan, pihaknya tak lagi mengalokasikan pembiayaan untuk program itu. Bukan menghapus, programnya tetap ada namun hanya untuk sosialisasi saja.
Hariyanto mengungkapkan, hingga menginjak bulan ketiga tahun ini, calon peserta transmigrasi masih nol. ‘Belum ada yang mendaftar. Tahun lalu juga tidak ada yang berangkat.
Program yang pernah berjaya di era Orde Baru ini kedepannya makin tak jelas. Mengingat Diskoumnaker masuk kedalam instansi yang akan dilebur oleh Pemerintahan Wali Kota, Ning Ita – Achmad Rizal Zakariyah.
Dimintai pendapatnya soal dihapusnya program transmigrasi kedepan, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Suliyat mengungkapkan, perlunya sentuhan khusus sebagai strategi mensukseskan program ini.
Menurut politisi Banteng ini perlunya keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah dalam program ini. ”Pemerintah pusat perlu menyiapkan segala sarana infrastruktur mulai jalan, pendidikan, akses ke pasar hingga listrik agar program itu diminati. Selama ini pemerintah hanya menyediakan fasilitas rumah, lahan dan alat pertanian saja. Padahal tipikal masyarakat kota butuh adanya sarana sehingga lingkungan transmigrasi dipandang akan menarik untuk mengubah nasib,” jelasnya.
Menurut Suliyat, butuh kajian ulang untuk hal ini. Sebab, lanjutnya, transmigrasi adalah program bagus dan pernah sukses. ”Untuk mensukseskannya kembali maka harus dipikirkan agar seperti apa kalau mau jalan. Misalnya selama ini kurang fasilitas kurang infrastruktur jalan, sekolah maka pemerintah harusnya menyediakan fasilitas itu sehingga pemerataan penduduk bisa terlaksana,” pungkas Suliyat. [kar]

Tags: