Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Lebih Bagus

Rahmad Hidayat. [alikus/bhirawa].

(Ada Tunjangan Kinerja)

Sidoarjo, Bhirawa
Penyerapan anggaran pada OPD di Kab Sidoarjo di tahun 2019 ini dievaluasi relatif lebih bagus dari tahun sebelumnya.
Menurut Kasubag Pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan Setda Sidoarjo, Rahmad Hidayat SE MM, kondisi itu tidak lepas dari kebijakan adanya tunjangan kinerja (Tukin) yang diberikan oleh Pemkab Sidoarjo.
“Tukin akan diberikan berdasarkan realisasi penyerapan anggaran kegiatan, dengan adanya Tukin diharap memotivasi semangat kerja, sehingga mampu menyerap anggaran kegiatan,” ujar Rahmad Hidayat, usai melakukan Monitoting dan Evaluasi (Monev) terhadap penyerapan anggaran pada Diskominfo Kab Sidoarjo, Senin (13/5) kemarin.
Rahmad mengatakan, beda dengan tidak ada kebijakan Tukin seperti dulu. Sehingga menurut dirinya, manfaat adanya kebijakan Tukin ini, bayak sekali untuk menyerap anggaran kegiatan di OPD.
“Penyerapan anggaran itu artinya pelayanan pada masyarakat. Berarti kegiatan di OPD itu berjalan. Kalau penyerapan sedikit, berarti pelayanan ke masyarkat juga sedikit,” tegasnya.
Rahmad mengatakan, hingga sampai Bulan April 2019 ini, pihaknya sudah melakukan Monev sekitar 60% OPD di Kab Sidoarjo, untuk penyerapan kegiatan dalam Tri Wulan pertama.
“Tinggal monev pada OPD kecil-kecil dan 18 kecamatan saja,” katanya.
Rahmad mengatakan, setiap triwulan pihaknya turun melakukan Monev pada OPD. Sedangkan untuk Triwulan dua, belum melakukan Monev. Sebab Triwulan kedua belum berakhir. Baru nanti Bulan Juli nanti, pihaknya akan turun melakukan Monev Triwulan kedua.
Kegiatan Monev, jelas Rahmaf, bukan untuk mencari kesalahan. Tapi untuk mencari masalah apa yang muncul disetiap kegiatan di OPD. karena masalah pasti ada tiap tahunnya. Maka itu harus dievaluasi secara periodik.
“Dengan tahu masalah, kita bisa memperbaiki perencanaan kedepannya supaya menjadi lebih baik. Itu tujuannya Monev ini,” jelasnya.
Dirinya memaparkan, antara perencanaan dan realisasi kegiatan harus sama. Bila rencananya satu juta, tapi realisasinya kurang, itu artinya ada masalah. Masalah itu dihimpun untuk dicarikan solusi. Apa karena faktor ekternal atau internal.
“Kalau masalahnya internal, mohon supaya diperbaiki. Agar ada kemajuan kedepannya, yakni penyerapannya tidak kecil lagi,” katanya.
Menurut Rahmad, idealnya rencana bisa dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Tapi kalau tidak bisa dilaksanakan itu berarti ada masalah.
Tiap-tiap OPD kata Rahmad masalahnya berbeda-beda. Tidak bisa disamaratakan. Misalnya OPD dengan penyerapan kurang 50% pasti jelek. Tidak bisa seperti itu. Karena ada faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor ekternal misalnya. Dalam penyerapan anggaran yang tergatung pada pusat. Misalnya masalah dana alokasi khusus (DAK). Bila Juklak dan Juknisnya telambat, maka otomatis kegiatan juga akan terlambat.
“Tim Monev ini ikut membantu OPD untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, dari kita 50% dari OPD sendiri 50%. Syukur-syukur semuanya dari OPD sendiri,” ujar Rahmad. (kus)

Tags: