Semua Sekolah, Baik Negeri atau Swasta Harus Punya Komite Sekolah

Usai melakukan diskusi, Wabup Qosim berpose bersama. [kerin ikanto]

Gresik, Bhirawa
Sebanyak 600 orang terdiri dari Kepala Sekolah (Kasek) TK, SD, SMP negeri serta sejumlah unsur pendidikan se Kabupaten Gresik diajak berdiskusi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
Acara yang dibuka Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Moh. Qosim ini berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja, Kamis (21/2). Wabup berharap diskusi dan sosialisasi yang diikuti oleh para Kepsek, Pengawas dan Penilik Sekolah TK, SD, SMP Negeri se Kab. Gresik ini bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Gresik.
“Saya mohon agar para kepala sekolah mengikuti dengan seksama dan sampai selesai. Agar ada nilai tambah untuk kemajuan pendidikan di Gresik. Tentunya, akan memberikan kemajuan pada anak didik kita,” tandas Wabup Qosim.
Penyelenggaraan diskusi dan sosialisasi peraturan tentang Komite Sekolah ini Pemkab Gresik mengundang sejumlah pakar. Diantaranya, staf ahli menteri bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan, Chatarina Muliana, SH, SE, MH, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Dr. Agus Widiyarta, S. Sos, M.Si, serta Kepala Kejasaan Negeri (Kajari) Gresik Pandu Pramoekartika, SH.
Chatarina Muliani yang diberi kesempatan pertama menyatakan bahwa komite sekolah mutlak dan harus ada di setiap sekolah.
“Jangankan sekolah negeri, sekolah swasta saja harus ada komite sekolah. Makanya saya sangat menyayangkan apabila masih ada sekolah negeri yang belum punya komite sekolah. Tolong kepada pihak Dinas Pendidikan untuk memantau keadaan tersebut,” tandasnya.
Lebih jauh, staf ahli menteri yang juga mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi ini menandaskan melalui Permendikbud itu diharapkan komite sekolah dapat memaksimalkan perannya dalam peningkatkan mutu sekolah dengan menerapkan prinsip gotong royong.
“Saya mengingatkan agar anggota komite sekolah terdiri dari para orang tua wali murid, tokoh masyarakat dan tidak berasal dari guru setempat. Komite bertugas sebagai pengawas. Jadi tidak boleh ada guru ditempat itu menjadi komite sekolah,” tandasnya.
Chatarina Muliani juga mengingatkan khusus sekolah negeri tidak boleh lagi memungut biaya kepada siswa. Jika ada biaya yang dibebankan kepada siswa, itu hanya biaya pribadi. Misalnya biaya transportasi dari rumah ke sekolah, biaya seragam, biaya buku dan alat sekolah.
“Dan semuanya harus transparan. Jadi tidak ada lagi biaya pembelian kalender, biaya beli computer. Semuanya tidak boleh,” tegasnya.
Chatarina menghimbau agar setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak ada lagi jalur mandiri. Yang ada jalur zonasi. Untuk anak tidak mampu dan disabilitas ditetapkan oleh jalur zonasi tidak bisa lagi memilih sekolah.
Sementara, Pandu Pramoekartoka, Kajari Gresik dalam penjelasannya mengajak kepada seluruh insan pendidikan dan guru menghindari pemotongan dana dan lain sebagainya serta mengedepankan transparansi dalam penyaluran dana.
“Kepada para guru, jangan merasa takut dengan saya. Toh saya berdiri disini tidak menakutkan. Yan penting anda melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya” katanya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Gresik, Mahin kepada Kabag Humas dan Protokol mengatakan, diakusi itu sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada para kepala sekolah.
“Memberikan pemahaman hukum dan perundangan ini sangat penting, agar nantinya para kepala sekolah dapat mengimplementasikan kebijakan pendidikan sesuai hukum dan perundangan yang berlaku. Jangan sampai ada Kasek tidak paham tentang peraturan hukum yang mendasari kebijakan pendidikan yang dilaksanakan, sehingga salah langkah,” tandasnya. [eri]

Tags: