Semester Pertama, Serapan APBN Kota Malang Capai 48 Persen

Kepala KPPN Malang, Teddy, foto bersama peserta Focuss Group Discussion (FGD) dan Evaluasi Serapan Anggaran Semester I, Kamis 11/7 kemarin.

(Evaluasi Satker Malang dan Pasuruan)

Kota Malang, Bhirawa
Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Malang Raya dan Pasuruan dinilai cukup baik. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang mencatat, serapan anggaran hingga semester pertama tahun 2019 sebesar 48,24 persen.
Kepala KPPN Malang, Teddy, di sela Focuss Group Discussion (FGD) dan Evaluasi Serapan Anggaran Semester I, Kamis (11/7) kemarin, mengutarakan secara umum, serapan anggaran sudah bagus, karena melebih target semester pertama yang dicanangkan sebesar 40 persen.
Ia menyampaikan, selama tahun 2019, satker di wilayah kerja KPPN Malang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 9,24 Trilun. Dari realiasasi 48,24 persen itu, angka riil untuk alokasi anggaran yang sudah terserap sebesar Rp 4,4 trilun.
Serapan itu rinciannya meliputi, jenis belanja pegawai terealisasi 64 persen, belanja barang 44 persen. belanja modal 12 persen, bansos 62 persen, serta DAK Fisik dan Dana Desa sebesar 36 persen
“Untuk serapa belanja modal memang masih rendah. Mungkin pengerjaan fisik sudah dimulai, tetapi pengajuan pembayaran baru sebatas uang muka. Tetapi kami yakin di triwulan ketiga ada peningkatan,” ungkap Teddy.
Selam setahun, target penyerapan anggaran ini sebesar 90 persen. Jika berkaca pada realiasasi tahun lalu yang mencapai 95 persenm, pihaknya optimis realisasi tahun ini bisa mencapai target.
Melalui kegiatan evaluasi kinerja hari ini, pihaknya berharap tren yang sudah baik ini bisa dijaga dan dipertahankan sampai akhir tahun, kami optimis terpenuhi
Sebagai upaya untuk mengapresiasi kinerja satuan kerja (satker) yang baik dalam pengelolaan anggaran, KPPN Malang juga memberikan penghargaan bagi 9 satker, mulai dari satker yang memiliki pagu lebih dari Rp 30 Miliar, kurang dari Rp 30 Miliar, serta Badan Layanan Umum (BLU).
Satker itu meliputi Polres Malang, Polres Pasuruan, Rindam V Brawijaya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Pasuruan, LP Wanita Sukun Malang, KPPN Malang, Polinema, Universitas Negeri Malang, dan Univeristas Brawijaya.
“Ada 12 indikator kinerja pelaksana anggaran yang harus dipenuho satker ini untuk mendapatkan penghargaan. Diantaranya penyerapan anggaran, pertanggungjawaban yang tepat waktu, manajemen data kontrak, penyelesaian tagihan, serta indikator lainnya,” tandas Teddy. [mut]

Tags: