Sekdakab Tuban Lantik 19 Pejabat Fungsional Satpol PP

Sekdakab Tuban saat menyaksikan pelantikan 19 Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) Tuban.

Tuban, Bhirawa
Terdapat 19 Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) Tuban kemarin 18/6/2019) diambil sumpah janjinya. Acara pengambilan sumpah dilanjutkan , dilanjutkan rapat Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Pol PP Kabupaten Tuban di Ruang Rapat Lt. 1
Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. H. Budi Wiyana, M.Si, menyampaikan pelaksanaan pelantikan pejabat fungsional Pol PP adalah salah satu bentuk pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Pol PP sebagai upaya meningkatkan profesionalitas anggota Satpol.
“Atas nama Bupati Tuban mengucapkan selamat kepada anggota Satpol PP yang diangkat dan dilantik sebagai pejabat fungsional,” ungkapnya.
Dijelaskan, jabatan fungsional adalah salah satu posisi yang ada di lingkungan pemerintahan selain jabatan struktural, yang kedepannya akan sangat banyak dijajaran pemerintahan. Dulunya jabatan fungsional ini banyak di bidang pendidikan maupun bidang kesehatan, namun seiring dengan berjalannya waktu jabatan fungsional ada di segala bidang.
“Jabatan fungsional berbeda dengan jabatan struktural, dikarenakan jabatan fungsional diangkat karena adanya keterampilan dan keahlian. Sehingga tugas, ukuran dan tanggung jawabnya jelas. Yang nantinya dapat mempengaruhi kenaikkannya, bisa jadi tidak sampai 4 tahun bisa naik asalkan kredit point nya memenuhi syarat,”ujarnya.
Mantan Kepala Bappeda Pemkab Tuban ini berharap, anggota Satpol PP selalu mengembangkan diri baik pengetahuan maupun keterampilan agar bisa mengimbangi perkembangan pengetahuan masyarakat yang makin hari makin pandai terutama dalam melakukan pelanggaran.
“Jika Satpol PP tidak mau berkembang bisa dibohongi terus oleh pelanggar PERDA,” tegasnya.
Lebih lanjut, Budi Wiyana menyampaikan Satpol PP sebagai ujung tombak dalam penegakkan Perda dan perlunya sinergitas dengan aparatur penegak hukum yang lain untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban masayarakat.
Pada kesempatan yang sama pula juga diadakannya rapat yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang nantinya akan memberikan pembinaan dan pengarahan kepada 4 kabupaten yang hadir yaitu Kabupaten Gresik, Lamongan, Bojonegoro dan Tuban.
“Harapan saya dalam rapat nanti adanya diskusi dua arah, dari pemerintah pusat/provinsi terkait dengan regulasi maupun peraturan-peraturan teknis lain yang sudah ada,” tegasnya.
Turut dihadiri dalam pelantikan, Direktur Pol PP dan Linmas Kemendagri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tuban, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Tuban, serta Peserta Rapat dari 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Gresik, Lamongan, Bojonegoro dan Tuban. (hud)