Sekda Kabupaten Malang Maju Pilbup Harus Mundur dari Jabatannya

Ketua KPU Kab Malang Anis Suhartini

Kab Malang, Bhirawa
Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Dearah (Pilkada) Kabupaten Malang tahun 2020 mendatang, juga akan diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono untuk maju sebagai Calon Bupati (Cabup) Malang. Sehingga dengan rencana Sekda tersebut, maka harus memenuhi syarat yang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU).
Menurut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Anis Suhartini, Senin (26/8), kepada wartawan, setiap warga negara Indonesia berhak mencalonkan sebagai kepala daerah. Namun, untuk pencalonan kepala negara yang berasal atau mempunyai jabatan publik dan masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), mereka harus mundur dari jabatan.
Karena hal itu, lanjut dia, sudah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. “Jadi ketika Sekda Kabupaten Malang maju pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang, harus mundur dari jabatannya,” terangnya.
Anis menegaskan, syarat utama untuk mencalonkan sebagai kepala daerah, dia harus mundur dari jabatan Sekda Kabupaten Malang. Namun, jika mencalonkan sebagai bupati lewat jalur perorangan atau independen, tidak hanya dia harus mundur dari jabatan sekda, juga harus mengundurkan diri dari ASN. Dan jika melalui jalur independen, dia harus mengumpulkan dukungan 6,5 persen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Dan dukungan KTP tersebut masih harus melalui verifikasi, sehingga pengumpulan dukungan KTP sebaiknya harus melebihi batas minimal. Sedangkan minimal dukungan KTP 6,5 persen dari jumlah DPT, yakni sebayak 120 ribu KTP. Dan jika mengambil amannya, dukungan KTP melebihi batas minimal, yakni sebanyak 150 ribu KTP,” paparnya.
Namun, kata Anis, jika Pak Didik mencalonkan kepala daerah melalu partai politik (parpol), dia juga tetap wajib mengundurkan diri dari jabatan Sekda. Dan selanjutnya, parpol sebagai pengusungnya mendaftarkan ke KPU. Sedangkan parpol bisa maju sendiri dan harus mendapatkan 20 persen kursi dewan. Dan merujuk pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, maka PKB dan PDIP bisa maju sendiri tanpa berkoalisi. [cyn]

Tags: