SDM Pengguna Barang di Kabupaten Sidoarjo Terus Diberikan Pembinaan

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, memberikan arahan pada peserta kegiatan pembinaan bagi pengelola barang di OPD Sidoarjo. [alikus/bhirawa]

(Agar Tertib Mulai Perencanaan Sampai Pertanggung Jawaban)

Sidoarjo, Bhirawa
Setiap Pemerintah Daerah pasti menghadapi berbagai masalah dengan pengelolaan barang milik daerahnya masing-masing. Termasuk yang dialami di Kabupaten Sidoarjo.
Tentunya supaya pengelolaan barang di OPD yang ada di Kab Sidoarjo menjadi tertib, mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawabannya, SDM para pengelola barang di semua OPD di Kab Sidoarjo itu diberikan pembinaan.
Ada 77 orang peserta, yang diundang. Terdiri dari pengguna barang, Staf Ahli, Asisten dan para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kab Sidoarjo.
Acara yang digelar oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab Sidoarjo itu, dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 23 – 24 Oktober 2019, di Hotel Golden Tulip, Kota Batu.
Sempat hadir Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, yang membuka kegiatan tahunan itu. Sekdakab Sidoarjo, Ahmad Zaini, juga dari sejumlah narasumber yang dihadirkan. Seperti dari Direktorat BUMD BLUD dan BMD Ditjen Bina keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kepala BPKAD Kab Sidoarjo, Noer Rochmawati, melaporkan tentang tujuan digelarnya pembinaan bagi pengelola barang di OPD di Sidoarjo. [alikus/bhirawa)

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab Sidoarjo, Dra Noer Rochmawati MSi Ak, dalam laporannya menyampaikan pembinaan yang diberikan kepada pengguna barang di OPD Kab Sidoarjo tersebut dalam rangka mewujudkan good governance.
Sehingga peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah sangat diperlukan dan menjadi tuntutan.
“Karena barang milik daerah, merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan di Pemerintahan. Sehingga barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar,” katanya.
Mekanismenya, lanjut Noer Rochmawati, tentu saja harus berlandaskan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi atau keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
Menurut Noer Rochmawati, proses pengelolaan barang milik daerah dimulai dari awal perencanaan dan penganggaran sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban. Semuanya sangat memerlukan kecermatan dalam penanganannya. Supaya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan baik.
Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, yang membuka kegiatan tersebut minta kepada para pengguna barang di Pemkab Sidoarjo supaya memahami data-data aset yang dimiliki. Misalnya berapa nilainya, bagaimana mengoptimalkan dan pemanfaatannya.
Dirinya juga berpesan agar mengamankan aset-aset daerah itu. Dengan memberikan perhatian yang sama, antara pengelolaan barang maupun pengelolaan keuangan.
“Karena pada prinsipnya pengelolaan barang milik daerah merupakan juga bagian dari pengelolaan keuangan daerah, karena barang yang dikelola merupakan aset daerah,” katanya.
Bupati Saiful Ilah menyatakan sangat setuju dengan digelarnya acara tersebut. Karena lewat acara pembinaan pengelolaan barang milik daerah seperti itu, menjadi kesempatan bagi petugas pengelola barang di OPD Sidoarjo, untuk meningkatkan pengetahuannya tentang pengelolaan barang milik daerah.
Sehingga nantinya diharapkan masing-masing peserta dapat memahami dan menerapkannya pada OPD masing-masing.
“Agar nantinya dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan barang milik daerah,” pungkasnya. (adv.kus)

Tags: