Sayangkan Terbitnya Surpres Revisi UU KPK

Kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani dan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ke DPR.
Ya, ini memang ngeri-ngeri sedap.
Kita tidak tahu arah isinya, jangan sampai ini membuat kepercayaan publik, masyarakat, akademisi, dan tokoh kepada Presiden menjadi menurun. Ini yang kita khawatirkan. Jika Surpres dalam rangka revisi itu mengarah ke pelemahan KPK, akhirnya menjadi awal dari pemunduran upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kendati demikian, mengharapkan Surpres tersebut tidak mengarah ke pelemahan melainkan dalam upaya menguatkan posisi KPK.
Mudah-mudahan sih tidak (mengarah ke upaya pelemahan KPK), karena kita tidak tahu isinya. Tapi kalau isinya itu menyetujui dengan poin-poin yang diajukan oleh DPR kemarin, ya tamatlah KPK sehingga kita tidak bisa ada pengharapan kembali bagaimana Indonesia itu bisa bebas dari korupsi seperti yang diinginkan oleh bangsa dan negara. Jangan diharapkan IPK-nya (Indeks Persepsi Korupsi) bisa naik lagi untuk bisa bersanding dengan negara-negara di Asia, bahkan di dunia.
Disinggung mengenai daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU KPK yang telah disusun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta telah dikirimkan bersama Surpres kepada DPR, jika bisa, DIM tersebut dibacakan dan dibahas secara terbuka.
Selain itu, DIM tersebut perlu dibahas dengan waktu yang cukup sehingga tidak tergesa-gesa.
Saya khawatir DIM tersebut dibaca dalam waktu singkat dan diputuskan dalam kondisi yang sudah injury time. Jika hal itu dibaca dan dikaji untuk ke depannya, lanjut dia, Insya Allah masih bisa memberikan pengharapan pemberantasan korupsi makin baik, bukan makin meredup.

Prof Hibnu Nugroho
Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto

Tags: