RUU KKS Harus Diperkuat Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) tanpa regulasi perlindungan data pribadi (PDB) yang kuat berpotensi pelanggaran hak asasi manusia. Kalau kita bicara dunia siber, ada data sensitif seperti perlindungan data pribadi. Kalau saya tidak sependapat, saya bisa ditangkap. Bahwa tanpa adanya perlindungan data pribadi dalam RUU itu, semua orang yang tidak sependapat dengan para pemilik kekuasaan dapat dibungkam dengan dalih penangkapan atas pelanggaran undang-undang.
Apa pun yang kita lakukan bisa direkam negara, ini ngomong apa, temannya siapa saja, fotonya apa saja, pernah pergi ke mana saja, posting apa. Apakah kita menginginkan itu? Saya kira tidak. Kita juga jadi takut memiliki pandangan politik berbeda dengan yang memegang kekuasaan.
Saya berpandangan keamanan dan ketahanan siber dapat diefektifkan apabila negara telah memiliki regulasi yang solid dalam melindungi data pribadi.
Bahwa tujuan inti dari sistem kemanan siber adalah perlindungan individu dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penerapannya.
Yang menjadi persoalan, tidak ada satu pun aturan dalam RUU tersebut yang menyinggung letak keamanan individu, termasuk perlindungan data pribadi, perangkat, dan jaringan, serta mekanisme pengawasannya. Bayangkan sebuah produk undang-undang yang masih sangat prematur, kemudian dipaksakan untuk disahkan dan diterapkan, maka yang terjadi kemudian adalah abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).
Publik akan bertanya-tanya ketika kewenangan yang tidak jelas dan rancu diterapkan.
Di sisi lain, luasnya ruang lingkup ancaman terhadap konten destruktif yang didefinisikan secara subjektif dalam RUU tersebut, lanjut Wahyudi, akan menghambat kreativitas, inovasi, dan invensi teknologi siber. Begitu pula, komunitas ekonomi kreatif yang tumbuh begitu pesat di Indonesia dengan mengandalkan internet.

Yuliana Wahyuningtyas menilai
Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Tags: