Ribuan Buruh FSPMI Sampaikan Terima Kasih untuk Pakde Karwo

Kabiro Kesejahteraan Sosial Setdaprov Jatim Dr Hudiyono MSi dan Kepala Satpol PP Jatim Budi Santoso mengikuti acara tasyakuran bersama ribuan para buruh FSPMI. [Adit Hananta Utama]

Tolak Urunan Jaminan Kesehatan hingga Deportasi Tenaga Asing
Surabaya, Bhirawa
Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (6/2). Aksi damai ini digelar sebagai ekspresi syukur karena FSPMI telah eksis selama 20 tahun, sekaligus menyampaikan terima kasih untuk Gubernur Jatim Dr H Soekarwo setelah 10 tahun memimpin.
Ketua DPW FSPMI Jatim Jazuli menilai, selama 10 tahun menjabat, Gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo itu dinilai banyak memberikan kebijakan yang pro terhadap buruh. Hal itu terbukti dari keberanian Pemprov Jatim menetapkan UMK dengan angka di atas angka rata-rata yang ditetapkan PP No 78/2015. Meskipun hanya bisa diberlakukan pada 22 kabupaten/kota. “Kami menilai Pakde Karwo paham kondisi rakyat Jatim dan berusaha mengatasi disparitas upah yang dialami buruh,” katanya
Selain ungkapan terima kasih, para demonstran juga menitipkan sejumlah tuntutan berkaitan dengan nasib buruh. Di antaranya terkait pencabutan terhadap Pemerintah Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2018 tentang urun biaya jaminan kesehatan. “Jadi kita minta kepada pemerintah janganlah lagi rakyat ini dibebani urun biaya pada saat berobat,” tutur Koordinator aksi sekaligus Anggota DPW FSPMI Jatim, Ardian.
Kedua, para buruh juga meminta kepada pemerintah untuk mencabut PP 78 tahun 2015 tentang upah minimum yang di situ dijelaskan bahwa upah hanya dihitung pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain dua tuntutan itu, buruh juga mendesak pemerintah agar mendeportasi para tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Indonesia. Karena dengan keberadaan mereka membuat buruh lokal semakin terdesak.
“Kita juga meminta untuk mendeportasi kepada tenaga kerja asing yang tidak punya keahlian, yang datang ke Indonesia secara ilegal yang memakai visa wisata tetapi mereka di sini ternyata bekerja,” tegas Ardian.
Dalam aksi tersebut, para buruh membawa bendera dan spanduk yang bertuliskan tuntutan. Selain itu mereka juga membawa 7 nasi tumpeng yang dimakan bersama-sama di sela-sela aksi. Massa aksi tersebut disambut dengan baik Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setdaprov Jatim Dr Hudiyono MSi. Dalam orasinya, Hudiono meminta kerjasama yang baik antara buruh, pengusaha dan pemerintah. Sejauh ini, Gubernur Jatim diakuinya telah memberikan kebijakan-kebijakan yang pro dengan buruh.
“Setiap apa yang menjadi persoalan buruh selalu diselesaikan dengan baik melalui musyawarah. Pak Gubernur juga telah memfasilitasi lahirnya tim 12 untuk mengatasi permasalahan dispritas upah di Jatim,” kata Hudiono.
Dalam mengatasi masalah disparitas ini, lanjut Hudiyono, Gubernur Jatim telah mengambil kebijakan penyesuaian UMK untuk daerah-daerah yang UMKnya rendah. Bahkan kenaikan yang diberikan lebih besar dari ketentuan PP 78 sebesar 8,3 persen. “Ada sembilan daerah yang tahun ini kenaikan UMK-nya mencapai 13 persen atau lebih besar 5 persen dari ketentuan PP 78,” pungkas Hudiyono. [tam]

Tags: