Revisi UU MD3 : Untuk Apa?

Revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (MD3) belakangan santer menjadi bahan kajian perpolitikan tanah air. Pasalnya, sangat membuka peluang tentang adanya wacana penambahan poin untuk jumlah pimpinan MPR periode 2019-2024 menjadi 10 orang, yang beberapa pekan bahkan sampai saat ini masih menjadi perbincangan publik.
Idealnya, sebagai pemerhati politik sebelum revisi UU MD3 dilakukan, para pimpinan partai politik harus bertemu untuk merumuskan perubahan sehingga revisi tersebut tidak merembet atau menyebar pada poin lain. Termasuk, penulis maksud tentang penambahan jumlah pimpinan MPR. Padahal, jika kita simak secara bersama UU MD3 yang dipersiapkan saat ini belum sempat dipakai dan baru saja direvisi.
Namun, ironisnya dalam perkembangannya, usulan untuk menambah jumlah pimpinan MPR itu lebih dulu santer menjadi wacana hingga kini. Padahal, ketika kita rujuk berdasarkan UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pasal 427 C, revisi sejatinya tidak dibutuhkan, terutama untuk mengubah komposisi jabatan pimpinan di parlemen. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket. Itupun yang bersifat tetap. Itu artinya, pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap. Artinya, masing-masing fraksi dan anggota kelompok dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR.
Revisi UU itu sejatinya bukan hanya untuk menguntungkan para pimpinan wakil rakyat. Jadi apapun dalil revisi UU MD3, jika selama tidak menguntungkan rakyat. Maka sudah semestinya tidak perlu dilakukan. Namun, justru sebaliknya, jika wacanan revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPR (MD3) terus tergulirkan, yang ada malah memberikan kesan untuk bagi-bagi posisi atau jabatan.

Ani Sri Rahayu
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Rate this article!
Tags: