Revisi Regulasi Perburuhan

May-day (peringatan hari Buruh sedunia), kini lebih diperingati dengan berbahagia. Serta menggiatkan upaya pemerintah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Gelora semangat bekerja keras dengan daya saing memadai, wajib menjadi prioritas bersama. Walau masih terdapat beberapa isu perburuhan yang menjadi isu global. Diantaranya: hak pekerja outsourcing, perlindungan dari persaingan dengan pekerja asing (ex-patriat), serta perlindungan buruh migran.
Harapan buruh kini bersandar pada janji presiden merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Pemerintah daerah juga harus membuka mata lebar-lebar, karena masih banyak buruh tidak menerima hak-hak konstitusionalnya. Di daerah, UMK (Upah Minimum Kabupaten dan Kota) belum sepenuhnya bisa direalisasi. Tetapi mogok kerja, bukan menyelesaikan masalah.
Kini, lebih banyak buruh memilih bekerja keras, lembur, agar memperoleh penghasilan lebih. Hari buruh menjadi hari damai, nampaknya sudah mulai terwujud. Walau sebenarnya, UMK (Upah Minimum Kabupaten dan Kota) belum sepenuhnya terealisasi. Kini, lebih banyak buruh memilih bekerja keras, lembur, agar memperoleh penghasilan lebih. Situasi kawasan urban di Sidoarjo (Jawa Timur), Bekasi (Jawa Barat), dan Tangerang (Banten), umumnya kondusif.
Peringatan hari buruh se-dunia (Rabu, 1 Mei 2019) nyaris tidak menganggu lalulintas. Selain telah ditetapkan sebagai hari libur, hampir seluruh daya telah terkuras selama kampanye pemilu serentak. Sampai liburan panjang bersama keluarga pasca coblosan. Sehingga tiada rencana aksi besar pawai buruh di ibu kota negara maupun di kota-kota besar lain. Toh sudah terbukti keberpihakan pemerintah cukup memadai selalu menaikkan upah setiap tahun.
Upah buruh selalu naik setiap tahun. Setidaknya (minimal) disesuaikan (ditambah) dengan laju inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun (2019) ini, naik 8,03% dibanding tahun lalu. Persis senilai inflasi, plus pertumbuhan ekonomi. Tetapi sesungguhnya setiap daerah boleh menaikkan upah lebih dari nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal itu antara lain dilakukan gubernur NTB (Nusa Tenggara Barat), menaikkan UMP sebesar 11,88%. Juga gubernur Papua, menaikkan UMP sebesar 10,14%.
Kondisi perekonomian buruh telah menunjukkan tren peningkatan selama 4 tahun terakhir. Walau belum terasa adil, antara keuntungan yang diterima pengusaha, dengan upah buruh. Dari keuntungan usaha, perusahaan selalu bisa menambah jumlah pabrik. Sedangkan buruh tidak mampu menabung. Masa depan buruh tidak terjamin. Sehingga isu-isu pada May-day, tetap, tentang kesejahteraan, dan “ke-kasta-an” perburuhan (outsourcing, kerja kontrak, dan lamanya masa percobaan kerja).
Problem perburuhan, bukan sekadar dialami pekerja industri (pabrik). Melainkan juga karyawan ke-profesi-an, tak kalah merana. Rata-rata karyawan berijazah D-3 (setara sarjana muda), D-4 (Sarjana Sains Terapan), hingga sarjana penuh. Tetapi upahnya masih di bawah UMK. Misalnya, profesi ke-bidan-an, ke-perawat-an, dan ke-pendidik-an (guru). Pekerja di rumah sakit swasta, dan guru sekolah swasta, rata-rata gajinya sangat kecil. Kalah dibanding lulusan SMK yang bekerja pada perusahaan besar (Penanaman Modal Asing, PMA).
Padahal imbalan kerja yang layak merupakan amanat konstitusi. UUD pasal 28D ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Kenyataannya nasib buruh masih tetap di ambang kemiskinan. Di luar keuntungan usaha, pihak majikan memperoleh kemudahan investasi dan restitusi pajak. Sedangkan buruh hanya diberi penghasilan pas-pasan dengan KHL (kebutuhan hidup layak).
Masih diperlukan regulasi perburuhan berkeadilan ekonomi. Yang memberi hak perlindungan, termasuk hak meningkatkan kompetensi. Serta kesejahteraan tenaga kerja di dalam negeri maupun di luar negeri.

——— 000 ———

Rate this article!
Tags: