Restrukturisasi dan Optimalsiasi BUMD

Oleh :
Umar Sholahudin
Dosen Sosiologi FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Di tengah sumber-sumber pendapatan yang semakin terbatas, dan pada saat yang sama kebutuhan pembiayaan pembangunan setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini menuntut kreativitas dan inovasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pendapatan daerahnya. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus mendapat perhatian serius adalah kerja dan kinerja yang produktif dari BUMD. Salah satu indikator bahwa pemerintah Provinsi Jatim memiliki prestasi terbaik dalam peningkatan PAD yang berasal dari sumber hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagaimana kerja dan kinerja BUMD. BUMD menjadi indikator kerja dan kinerja yang real, bahwa sektor “bisnis pemerintah” ini harus mampu memberikan kontribusi finansial yang optiml ke kantong PAD.
Target PAD
Pekerjaan rumah ke depan yang harus menjadi perhatian pemerintah bersama DPRD Provinsi Jatim adalah bagaimana meningkatkan kemandirian anggaran dengan cara mendorong kenaikan PAD yang lebih akseleratif melalui kinerja Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, khususnya Badan Usaha Milik Daerah. Kemampuan yang tinggi dan produktif dari PAD menunjukkan adanya kemandirian fiskal yang juga tinggi. Semakin tinggi kemandirian fiskal daerah, semakin besar daerah tersebut memiliki sumber pendanaan yang otonom, dan semakin besar peluang daerah yang bersangkutan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.
Target penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini merupakan penerimaan PAD yang berasal dari keuntungan Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah milik Pemerintah Provinsi Jatim dan pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp. 398.980.727.470,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (2.592.826.168,54) atau (0,65) % dari target APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 401.573.553.638,54. Penurunan berasal dari deviden penyertaan modal pada PT. SIER (Surabaya Industri Estate Rungkut) yang semula direncanakan sebesar Rp. 13.567.217.513,54 realisasi hanya Rp.10.104.010.000,00 atau menurun sebesar Rp (3.463.207.513,54). Selain itu, terdapat kenaikan deviden pada PDAB sebesar Rp.100.000.000, pada PT Bank Jatim sebesar Rp.144.000.000, dan pada PT Askrida sebesar Rp. 626.381.345. secara general, dari 12 BUMD yang ada, baru PT. Bank Jatim yang paling besar memberikan kontribusi (baca: feedback) terhadap PAD. Sementara BUMD yang lainya masih sangat minim, bahkan ada sebagian BUMD yang hanya menjadi “benalu” APBD atau tidak sehat dan karenanya hanya bergantung “kesehatannya” pada suntikan dana dari APBD.
Restrukturisasi BUMD
Kondisi BUMD masih jauh dari harapan, tentu saja membutuhkan sentuhan perbaikan dan perubahan, bagaimana menjadikan BUMD Jatim mandiri, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing yang tinggi, dan produktif. Ikhtiar untuk menjadikan dan mewujudkan kelembagaan BUMD yang mandiri, profesional, dan produktif harus menjadi komitmen bersama dan harus terus diupayakan. Saat ini, salah satu yang diupayakan adalah dengan melakukan restrukturisasi kelembagaan melalui perubahan Perda tentang BUMD.
Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang BUMD ini diajuken lebih karena pertimbangan yuridis, yakni adanya perubahan peraturan perundangan-undangan yang memayungi pembentukan Perda BUMD, yakni terbitnya beberapa peraturan perundangan-undangan, di antaranya amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan adanya peraturan perundangan-undangan yang baru yang mengatur BUMD, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 beserta peraturan menteri sebagai peraturan pelaksanaannya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD).
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang BUMD dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 17 Tahun 2015 yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jatim dinilai sudah tidak relevan atau tidak sejalan lagi peraturan perundangan-undangan diaatasnya, karena itu sesuai dengan azaz hukum yang berlaku, peraturan yang ada di bawah harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada di atasnya. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang BUMD adalah sebuah keniscayaan yurids. Salah satu aspek dan norma yang akan diubah dalam Perda dan disesuikan dengan aturan yang baru adalah terkait dengan bentuk hukum, organ BUMD, serta persyaratan, tata cara seleksi dan masa jabatan anggota Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD. Selain itu, pokok materi yang diatur dalam raperda yang subtansial adalah adalah permodalan, organ BUMD, anak perusahaan, maupun dalam penggunaan laba Perubahan organ kelembagaan BUMD ini diharapkan dapat memberi angin baru dan harapan baru bagi perubahan dan perbaikan kerja dan kinerja BUMD yang lebih optimal, terutama yang terpenting adalah menjalankan misi ekonomi dan sosial secara berimbang.
Selain karena adanya peraturan perundangan-undangan baru yang menjadi landasan pembentukan Perda BUMND, dan selain itu mengingat perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang BUMD, banyaknya materi muatan baru yang perlu diakomodir dalam Raperda dengan menyesuaikan peraturan perundangan-undangan yang baru sehingga jumlah perubahan pasalnya ataupun ayatnya akan melebihi 50% dari Perda Nomor 14 Tahun 2014, maka merujuk ketentuan angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Karena itu, keberadaan Raperda ini bukanlah Raperda perubahan melainkan Perda baru yang kedudukan hukumnya akan menggantikan Perda Nomor 14 Tahun 2012
Optimalisasi BUMD
Di tengah sumber penerimaan daerah, khususnya dari pendapatan asli daeran (PAD) dan pendapatan tansfer daerah yang sedang pengurangan, optimalisasi sumber lainya, yakni penerimaan asli daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau BUMD adalah sebuah keniscayaanKita semua sangat berharap, dengan suntikan dana yang cukup besar, BUMD kita bisa lebih sehat, kompetitif dan lebih produktif. Selain berperan dan berfungsi dalam mendorong perekonomian daerah, juga berperan penting dalam memberikan kontribusinya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Jawa Timur.
Kita semua berharap dan berkomitmen, kinerja BUMD-BUMD yang dimiliki daerah dengan suntikan dari APBD tiap tahun semakin meningkat, harus dapat dikompensasi dengan kinerja yang optimal dan prestatif; dengan ukuran kontribusi terhadap PAD juga harus semakin meningkat.Untuk mewujudkan optimalisasi kerja BUMD, selain suntikan dana, juga peningkatan kapasitas, integritas, dan kompetensi kelembagaan dan SDM. Dengan demikian, Kinerja BUMD yang sehat dan produktif dan didukung kelembagaan dan SDM yang handal dan profesional diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

——— *** ———-

Rate this article!
Tags: