Rekrutmen Pimpinan KPK

Pansel (panitia seleksi) telah membuka pendaftaran calon komisioner KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Seluruh masyarakat berharap, pansel memiliki metode menggali kepribadian calon pimpinan KPK yang benar-benar “bersih.” Termasuk bersih dari pengaruh paham radikalisme (ekstrem kanan maupun kiri). Serta benar-benar independen dari kepentingan politik (ke-parpol-an). KPK akan menghadapi masyarakat yang cerdas, mendukung sekaligus mengkritisi sengit setiap kinerja.
Secara rutin saban 4 tahun (sejak 19 Desember tahun 2003), dilakukan pemilihan komisioner KPK. Rekrutmen merupakan tahap awal kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi. Manakala rekrutmen-nya baik, maka terbuka kemungkinan menghasilkan komisioner yang baik. Namun manakala rekrutmen menanggung beban “titipan,” niscaya akan menjadikan kinerja KPK berdasarkan “order” pula. Pada periode terdahulu, dikeluhkan adanya indikasi tebang pilih. Bagai memilih pekerjaan berdasar sesuai pesanan.
Merujuk UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, pasal 30, tahapan rekrutmen pimpinan KPK didahului dengan pembentukan Pansel (Panitia Seleksi). Bakal Pansel sesuai pasal 30 ayat (3), terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Kini sudah terbentuk setelah melalui uji fit and proper test oleh DPR. Tiada yang meragukan indepensi Pansel.
Saat ini memasuki tahap kedua, pembukaan pendaftaran calon komisioner KPK oleh Pansel. Sesuai amanat UU tentang KPK pasal 30 ayat (6), sekitar akhir pekan pertama bulan Juni, Pansel wajib mengumumkan nama bakal calon komisioner KPK. Tujuannya, agar memperoleh tanggapan masyarakat. Waktunya sampai sebulan sejak diumumkan.
Proses selanjutnya, Pansel menentukan lebih dari sepuluh bakal calon komisioner untuk diserahkan kepada presiden. Biasanya, tak lama presiden memilih 10 nama hasil penyaringan oleh Pansel. Selanjutnya presiden yang mengajukan seluruh (10 nama) calon komisioner kepada parlemen. Forum paripurna DPR akan menjadi eksekutor pembentukan KPK, setelah melalui uji kepatutan di Komisi III DPR-RI.
Boleh jadi, uji kepatutan akan dilakukan oleh DPR periode 2019-2024. Uji kepatutan di parlemen sekaligus akan menjadi “pertaruhan” independensi calon komisioner. Konon, lobi, dan pendekatan, akan menjadi faktor keterpilihan. Maka jika terjebak dalam ke-dekat-an dengan parpol, bisa mempengaruhi independensi komisioner. Berujung pada kinerja “order.”
Masing-masing anggota fraksi (perwakilan parpol di DPR), akan memilih secara one man one vote. Pada pasal 30 ayat (10), dinyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan … dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.” Lima komisioner terpilih (oleh DPR) selanjutnya ditetapkan dengan Keppres (Keputusan Presiden).
Pembentukan komisioner (pimpinan) KPK yang berliku-liku, bertujuan terjadi penyaringan yang terbaik. Sekaligus sharing antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat luas. Muaranya, komisioner KPK, diharapkan mampu menjadi super-body pemberantasan korupsi. Pembentukan KPK, merupakan amanat ketetapan MPR-RI Nomor Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Korupsi ditamsilkan sebagai devil (hantu). Untuk menangkap hantu, diperlukan kerja detil, ruwet dan kompleks. Tidak boleh mundur sejengkal membasmi hantu. Kenyataannya, indeks persepsi korupsi hanya naik (tipis) satu tingkat menjadi 37 poin. Angka indeks ini masih di bawah negeri tetangga, Malaysia (49 poin). Serta tertinggal sangat jauh dari Singapura yang sudah mencapai angka 85. Diharapkan indeks persepsi korupsi bisa mencapai angka 56.
Maka “perang” terhadap korupsi wajib makin seru, melibatkan masyarakat secara masif. Lebih lagi, Indonesia sudah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption, tahun 2003. Seluruh dunia men-dendam sengit terhadap korupsi.

——— 000 ———

Rate this article!
Rekrutmen Pimpinan KPK,5 / 5 ( 1votes )
Tags: