Ratusan Ibu PKK Kabupaten Sidoarjo Jadi Sasaran Kegiatan GMHP

Ketua Umum TP PKK Sidoarjo, Ny Saiful Ilah, mengecek status hak pilihnya di Posko GMHP di Pendopo Delta Nugraha kemarin. [alikus/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Kegiatan ibu-ibu dari Tim Penggerak PKK Kab Sidoarjo, Rabu (24/10) kemarin, di Pendopo Delta Nugraha Pemkab Sidoarjo, jadi kesempatan emas bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sidoarjo untuk menggelar Posko GMHP (Gerakan Melindungi Hak Pilih).
Sekitar dua ratusan ibu-ibu anggota PKK di Kab Sidoarjo, memanfaatkan layanan dari KPUD Sidoarjo itu. Lewat Posko GMHP itu, mereka bisa mengetahui apa sudah positif masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.
Dalam kesempatan itu, selain ratusan anggota PKK Sidoarjo, nampak Ketua Umum TP PKK Kab Sidoarjo, Ny Saiful Ilah, juga memanfaatkan layanan KPUD Sidoarjo itu. Juga nampak Ketua Pokja II TP PKK, Ny Agus Budi Tjahyono.
Ny Agus yang meski warga Kota Surabaya, kemarin juga bisa memanfaatkan layanan GMHP itu. Ia memberikan pendapat kegiatan itu cukup positif. Lewat GMHP kemarin, ia mengaku jadi bisa tahu kalau positif masuk dalam DPT pada Pileg dan Pilpres 2019. Ia juga tahu dimana TPS ia akan mencoblos nanti.
Anggota Komisioner KPUD Sidoarjo, Divisi data dan Informasi, Abdilah Adi, yang memantau kegiatan ini menyampaikan, kalau lewat anggota PKK itu diharapkan mereka akan bisa menyebarluaskan pada masyarakat akan pentingnya untuk mengecek hak pilih mereka dalam Pileg dan Pilpres 2019 nanti lewat Posko GMHP.
”Mereka bisa ngecek status hak pilih mereka, baik Posko MGMHP yang ada di tingkat desa (PPS), tingkat kecamatan (PPK), atau juga ke Posko GMHP yang ada di Kantor KPUD atau Posko GMHP seperti ini (Pendopo, red),” terang Abdilah Adi, saat mengawal kegiatan Posko GMHP pada ibu PKK Kab Sidoarjo, Rabu (24/10) kemarin.
Adi juga menjelaskan, semua masyarakat yang merasa sudah didaftar dalam kegiatan Pileg dan Pilpres 2019, supaya benar-benar memanfaatkan Posko GMHP yang digelar mulai tanggal 1 sampai 28 Oktober 2018.
”Untuk kevalitan dari DPT, masyarakat hendaknya secara sadar dan proaktif melaporkan setiap kegiatan administrasi kependudukannya pada OPD terkait seperti Dispendukcapil. Misal pindah tempat, pecah kartu keluarga (KK) atau ada keluarga yang meninggal dunia,” jelas Adi.
Kalau tidak dilaporkan, menurut Adi, akan bisa membuat adanya pemilih ganda dalam Pemilu. Maka mumpung ada layanan GMHP seperti ini masyarakat bisa melaporkan semuanya pada petugas di Posko GMHP. [kus]

Tags: