Putusan Hukum yang Kontroversi

Belakangan ini Mahkamah Agung (MA) tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya, dalam waktu kurang dari satu pekan MA telah mengeluarkan dua putusan hukum yang kontroversi. Putusan pertama, terkait penolakan gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana Baiq Nuril Maknun, mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram, dalam kasus penyebaran kontek bermuatan asusila.
Putusan atas PK dengan No. 83 PK/Pid.Sus/2019, yang terumumkan Jumat (5/7). Sedangkan putusan kedua terkait dikabulkannya kasasi oleh MA yang diajukan terdakwa kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Merujuk putusan No. 1555K/PID.SUS-TPK/2019, yang terumumkan Selasa (9/7). (SindoNews.Com, 11/7).
Menengok kasus ditolaknya PK Baiq Nuril, secara hukum tidak ada lagi ruang bagi Baiq Nuril untuk melakukan upaya banding ke tingkat yang lebih tinggi. Yakni, mengajukan amnesti kepada Presiden Joko Widodo. Sedangkan terkait dengan dikabulkannya kasasi Syafruddin Temenggung, posisi hukum dalam kasus tersebut sudah bersifat inkrah atau berkekuatan tetap.
Kedua putusan tersebut mengandung konsekuensi yang berbeda. Ditolaknya PK Baiq Nuril memperkuat vonis di tingkat kasasi yang menghukum Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Hingga akhirnya, kasus Baiq Nuril menuai beragam reaksi. Seperti yang marak diberitakan dalam hari-hari belakangan ini.
Selanjutnya terpulang kepada para pihak yang beperkara untuk menentukan pilihan, melanjutkan langkah hukum atau menerima putusan yang telah ditetapkan MA. Sebab, bagaimanapun juga ada hal yang perlu kita pertimbangkan dalam melihat kasus ini bahwa putusan yang dibuat hakim merupakan independensi dari majelis hakim.

Ani Sri Rahayu
Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Malang

Rate this article!
Tags: