Puluhan Klinik di Blitar Belum Terakreditasi

dr Christine Indrawati

Kabupaten Blitar, Bhirawa
Puluhan Klinik Kesehatan swasta di Kabupaten Blitar diketahui belum ada yang terakreditasi berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
Bahkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) no 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, dimana setiap Klinik Kesehatan Swasta selain harus memiliki Ijin Operasional juga diwajibkan harus terakreditasi.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr. Christine Indrawati mengatakan saat ini di Kabupaten Blitar jumlah total Klinik Kesehatan Swasta yang sudah mengantongi ijin operasional ada 20 klinik, dimana ke 20 Klinik Kesehatan Swasta tersebut sama sekali belum ada melakukan penilaian akreditasi.
“Sehingga kami mulai melakukan sosialisasi tentang proses akreditasi bagi klinik kesehatan swasta,” kata dr. Christine Indrawati.
Lanjut dr. Christine Indrawati, nantinya tidak hanya klinik kesehatan swasta saja yang harus berijin, melainkan bagi Dokter di klinik tersebut juga wajib untuk melakukan penilaian akreditasi, dimana hal penting dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan. “Dan juga dapat menjadi syarat utama agar Klinik Kesehatan Swasta dapat bekerja sama atau MoU dengan BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Tambah dr. Christine dikarenakan persaingan bisnis Klinik Kesehatan Swasta saat ini ketat, diakuinya juga cukup banyak Klinik Kesehatan Swasta di Kabupaten Blitar yang akhirnya tidak beroperasi kembali. “Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh Klinik Kesehatan Swasta untuk melengkapi persyaratan klinik baik secara perijinan operasional juga menyiapkan persyaratan akreditasinya bagi yang belum,” imbuhnya.
Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib juga berharap setiap pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Blitar baik Klinik Kesehatan maupun praktek dokter harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan secara aturan. Karena menurutnya jika semua aturan tersebut tidak dipenuhi jika terjadi hal yang tidak diinginkan akan banyak memakan banyak korban.
“Karena secara ketentuan ijin maupun tempatnya tidak memenuhi syarat yang legal, maka jika terjadi hal yang tidak diinginkan pasien yang akan menjadi korban. Untuk itu Pemkab Blitar juga harus tegas, jika tidak memenuhi syarat harus ditutup,” tegasnya. [htn]

Tags: