Public Hearing Raperda DPRD Gresik Disambati Kesejahteraan dan BPJS

Public Hearing

Gresik, Bhirawa
Dalam public hearing Rancangan Perundang – undangan (Raperda) yang digelar anggota dewan. DPRD Kab Gresik disambati soal kesejahteraan, BPJS dan pendampingan advokasi bila terjadi masalah hukum.
Menurut Guru SDN Tanjungan, Susiana, usulannya tentang peningkatan kesejahteraan (gaji) diharapkan bisa ditingkatkan. Juga terkait upah minimum, BPJS, serta pendampingan advokasi bila sampai terjerat dengan masalah hukum.
”Raperda yang akan dibuat menjadi Perda, bisa pro terhadap para guru. Sehingga dalam menjalankan tugas bisa tenang, tidak timbul kekawatiran kalau sampai tak dikontrol. Peran pemerintah sangat dibutuhkan demi kenyamanan dan kesejahteraan para guru,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Gresik, Tri Purwito mengatakan, public hearing Raperda yang diambil dari judul tentang perlindungan terhadap pendidikan dan tenaga pendidikan. Perlu dilakukan pengaturan melalui sebuah peraturan daerah, dengan harapan dapat dijadikan sebagai sebuah payung hukum.
Untuk lebih menguatkan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kab Gresik, agar dapat lebih tenang dalam menjalankan fungsi dan kewajibanya dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Hingga kini guru swasta dan guru sekolah negeri secara umum belum terpenuhi haknya. Khususnya di tingkat kesejahteraan masih jauh dari harapan, sementara tuntutan sebagai seorang pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional menjadi tuntutan masyarakat.

Suasana public hearing DPRD Kab Gresik

”Peran pendidik dan tenaga kependidikan merupakan faktor utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Maka perlu diperhatikan tidak sekedar cara penyelengaraan maupun pengelolaan yang telah diatur dalam sistem pendidikan. Tetapi ada yang lebih urgent untuk diperhatikan, yaitu bagaimana tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pendidik dan
tenaga kependidikan,” ujarnya.
Ditambahkan Tri Purwito, guru swasta dan guru di sekolah negeri secara umum belum terpenuhi haknya. Khususnya untuk kesejahteraan, jaminan kesehatan, jaminan perlindungan hukum masih jauh dari harapan. Harapan para guru, pemerintah bisa memenuhi melalui adanya peraturan Perda nanti. [adv.kim]

Tags: