PU LPJ 2018, Fraksi Apresiasi Keberhasilan Pemkab Pamekasan

Pamekasan Bhirawa
Pemandangan Umum (PU) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Daerah Pamekasan TA 2018. Walau Fraksi- fraksi DPRD ini mengapresiasi keberhasilan pengelolaan pendapatan dan belanja kegiatan pemerintahan dan pembangunan namun dengan sejumlah catatan.
Rapat paripurna PU Fraksi-fraksi dipimpin Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Achmad Khusairi dan dihadiri Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, unsur Forkopimda, Kepala OPD, dan undangan lain.
Fraksi partai Golkar memberikan apresiasi atas prestasi yang sudah dicapai Pemkab Pamekasan khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun masih banyak sekali yang perlu digali untuk meningkatkan sumber pendapatan salah satunya seperti di sektor pasar dan lain-lainnya.
“Dalam konteks pendapatan, fraksi partai Golkar selama ini tidak melihat adanya ikhtiar yang konfrensif. Padahal jika Pemkab mau bekerja lebih keras dengan penuh tanggung jawab dan jujur masih banyak sumber-sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan meningkatkan PAD Pamekasan,” kata jubir Fraksi Golkar.
Sementara kegiatan yang tidak terealisasi sesuai perencanaan dan menumpuknya anggaran tahun 2017 serta 2018 yang tidak terealisasi kami nilai juga merugikan masyarakat dan berpengaruh terhadap perputaran keuangan dan forpoma pemerintahan Pamekasan hebat harus bisa merubah situasinya.
Pemandangan umum fraksi PPP memberikan apresiasi yang sama terhadap prestasi pemerintah. Namun ada beberapa poin yang disampaikan, meliputi; sumber dana yang lain dari pendapatan yang sah yang mengalami penurunan Rp. 6.400.500.000,- dari target Rp. 81.796.140.000,- yang terealisasi Rp. 75.791.640.000,-
Kedua adanya selisih dalam nota LKPJ APBD 2018 sebesar Rp. 6.400.500.000,- dari pemecahan anggaran Rp. 2.138.127.562.664,- dan hanya teralisasi sebesar Rp. 1.719.319.711.299.
Kemudian realisasi pendapatan daerah TA 2018 yang sebesar Rp. 1.841.101.038.915 dengan realisasi pembelanjaan sebesar Rp. 1.719.319.711.299 sehingga ada sisa sebesar Rp. 121.781.320.616.
“Jumlah selisih itu alangkah baiknya jika sisanya dialokasikan ke sektor-sektor usaha produktif dan berkelanjutan diluar APBD namun masih dalam kontrol pemerintah daerah guna pengembangan dan pemberdayaan masyarakat demi percepatan pembangunan,” jelasnya. [din]

Tags: