PT Kediri Putra dan PT Triple S Indosedulur Didenda Rp 5 Miliar

Suasana sidang di kantor KPPU Wilayah lV

Surabaya,Bhirawa
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Ukay Karyadi, S.E., M. E. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum. dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 19/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999)
Perkara ini berawal dari inisiatif dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh:
1. Ir. Supriyanta, M.M, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 sebagai Terlapor I;
2. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 sebagai Terlapor II;
3. PT Kediri Putra sebagai Terlapor III;
4. PT Triple S Indosedulur sebagai Terlapor IV;
5. PT Ayem Mulya Indah sebagai Terlapor V;
6. PT Jatisono Multi Konstruksi sebagai Terlapor VI; dan
7. PT Tata Karunia Abadi sebagai Terlapor VII.
I. Bahwa objek perkara a quo adalah:
1. Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) selanjutnya disebut dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian Informasi
1. Kode Lelang 770207
2. Sumber Pendanaan 2017 – APBD
3. Pelaksanaan Pengadaan POKJA Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa ULP PBD 2017
4. Nilai Pagu Rp 96.541.794.000,00
5. Nilai HPS Rp 96.448.692.000,00
6. Metode Tender e-Lelang Umum
7. Metode Evaluasi Sistem Gugur
8. Kualifikasi Usaha Non Kecil
9. Peserta yang mendaftar 30 Perusahaan
2. Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian Informasi
1. Kode Lelang 771207
2. Sumber Pendanaan 2017 – APBD
3. Pelaksanaan Pengadaan POKJA Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa ULP APBD 2017
4. Nilai Pagu Rp 96.451.794.000,00
5. Nilai HPS Rp 96.448.500.000,00
6. Metode Tender e-Lelang Umum
7. Metode Evaluasi Sistem Gugur
8. Kualifikasi Usaha Non Kecil
9. Peserta yang mendaftar 27 Perusahaan
II. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut (sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016):
Pasal 22
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.
dengan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999 menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut:
“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.
III. Tentang Persekongkolan Horizontal
Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII adalah sebagai berikut:
1. Bahwa terdapat tindakan persesuaian dokumen penawaran diantara para Terlapor yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan isi dan kesalahan penulisan dalam metode pelaksanaan, kesamaan format dan kesalahan penulisan dalam dokumen Pra RK3K, kesamaan format penulisan pada dokumen softcopy microsoft excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB), kesamaan nama pegawai dan/atau Personil Inti, adanya nomor surat yang berurutan dan/atau berdekatan pada dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank, kesamaan Internet Protocol (IP) Address dan kesamaan metadata file dokumen penawaran, adanya nilai penawaran yang mendekati HPS, kesamaan alamat kantor operasional, serta adanya hubungan afiliasi dan hubungan kekeluargaan, membuktikan adanya bentuk kerjasama diantara para Terlapor dalam keikutsertaannya pada tender a quo.
2. Bahwa dokumen penawaran para peserta tender selayaknya memiliki isi/narasi/uraian, format spasi dan format penulisan yang berbeda untuk setiap peserta tender karena para peserta tender saling bersaing dalam tender a quo, tetapi dalam fakta persidangan, dokumen-dokumen a quo adalah sama.
3. Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender a quo, tetapi fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara kompetitif dalam tender a quo.
4. Bahwa Majelis Komisi turut mempertimbangkan dan menilai adanya Kesimpulan Terlapor VII yang pada pokoknya menyatakan kesamaan Internet Protocol (IP) Address diantara Terlapor VII dengan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V tidak terbukti, mengingat Terlapor VII melakukan akses login dan logout dengan menggunakan Internet Protocol (IP) Address dan waktu akses yang berbeda sesuai dengan notifikasi pengiriman yang tertera dalam Aplikasi LPSE.
5. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya fakta persesuaian dan kesamaan-kesamaan dokumen penawaran diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama diantara para Terlapor dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada tender a quo.
IV. Tentang Persekongkolan Vertikal
Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO menjadi pemenang dalam tender a quo adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang mensyaratkan adanya kewajiban ber-KSO dengan pemilik alat apabila pemenang tender a quo tidak memiliki AMP dan batching plant dan hasil uji mutu aspal dalam pekerjaan tender a quo bukan merupakan tindakan untuk memfasilitasi pemenang tender karena persyaratan teknis tersebut didasarkan pada format KAK dalam pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga tindakan Terlapor I dan Terlapor II tersebut dilakukan dalam rangka menjamin terselesaikannya pekerjaan yang dilaksanakan.
2. Bahwa adanya tindakan Terlapor II yang dengan sengaja (i) meloloskan Terlapor III – Terlapor IV, KSO yang tidak melampirkan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium; (ii) menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Hasil Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada proses pembuktian kualifikasi tender a quo; dan (iii) tidak melakukan evaluasi secara benar dengan tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu diantara para peserta, membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor II kepada Terlapor III – Terlapor IV, KSO menjadi pemenang tender a quo.
V. Bahwa Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi:
1. Unsur Pelaku Usaha terpenuhi;
2. Unsur Bersekongkol terpenuhi;
3. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain;
4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender terpenuhi;
5. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi.
VI. Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:
1. Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk membenahi UPT Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur agar dalam penerbitan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal menggunakan komputerisasi dan didokumentasikan secara digital.
2. Bupati Kabupaten Kediri untuk:
a. Memberi sanksi administratif kepada Terlapor II karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
b. Meningkatkan pengawasan terhadap PPK dan Pokja agar menjalankan tugas dan fungsinya secara professional dan mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa.
c. Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.
d. Merencanakan tender pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional.
e. Melakukan proses pengadaan barang dan/atau jasa dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi Jawa Timur untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya dalam pengadaan barang dan/atau jasa sehingga proyek strategis nasional di daerah tidak bermasalah secara hukum.
VII. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi:
MEMUTUSKAN:
1. Menyatakan bahwa Terlapor I (Ir. Supriyanta, M.M, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Kediri pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017) dan Terlapor VII (PT Tata Karunia Abadi) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor II (POKJA Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas PUPR Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017), Terlapor III (PT Kediri Putra), Terlapor IV (PT Triple S Indosedulur) Terlapor V (PT Ayem Mulya Indah), dan Terlapor VI (PT Jatisono Multi Konstruksi) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999;
3. Menghukum Terlapor III (PT Kediri Putra) membayar denda sebesar Rp5.826.000.000.00,- (Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor IV (PT Triple S Indosedulur) membayar denda sebesar Rp5.826.000.000.00,- (Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor V (PT Ayem Mulya Indah) membayar denda sebesar Rp1.942.000.000.00,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor VI (PT Jatisono Multi Konstruksi), membayar denda sebesar Rp1.942.000.000.00,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Melarang Saudara Surani, S.E. (Ketua POKJA) selaku Terlapor II untuk menjadi Panitia Tender Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dibiayai APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Melarang Saudara Hadi Kuswanto, S.T. (Anggota POKJA), Saudara Hari Santosa, S.T. (Anggota POKJA), Saudara Damas Danur Rendra, S.T., (Anggota POKJA), dan Saudara Hartanto, A.Md. (Anggota POKJA) selaku Terlapor II untuk menjadi Panitia Tender Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dibiayai APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Melarang Terlapor III (PT Kediri Putra) dan PT Terlapor IV (Triple S Indosedulur) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
10. Melarang Terlapor V (PT Ayem Mulya Indah) dan Terlapor VI (PT Jatisono Multi Konstruksi) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
11. Memerintahkan Terlapor III (PT Kediri Putra), Terlapor IV (PT Triple S Indosedulur), Terlapor V (PT Ayem Mulya Indah), dan Terlapor VI (PT Jatisono Multi Konstruksi), setelah melakukan pembayaran denda, untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;
12. Apabila Terlapor III (PT Kediri Putra), Terlapor IV (PT Triple S Indosedulur), Terlapor V (PT Ayem Mulya Indah), dan Terlapor VI (PT Jatisono Multi Konstruksi) tidak menjalankan putusan membayar denda selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan ditindaklanjuti dengan proses pidana sesuai dengan Pasal 48 dan/atau Pasal 49 UU UU No. 5/1999.(ma)

Tags: