PPDB, atau Putus Sekolah

Tahun ajaran baru 2019 akan segera dimulai, tetapi masih banyak orangtua tidak mampu mendaftarkan sekolah anaknya. Terutama sekolah tingkat lanjutan (SLTP dan SLTA), karena keterbatasan ekonomi keluarga. Sehingga bulan Juni (2019) ini menjadi waktu paling kritis anak-anak usia 13-16 tahun. Sebagian akan berhenti sekolah pada kelas VIII, dan kelas XI. Anak remaja di bawah umur, terpaksa memilih turut bekerja menyokong perekonomian keluarga.
Diperlukan kepedulian pemerintah daerah (propinsi serta kabupaten dan kota) mencegah putus sekolah. Antara lain melalui penambahan anggaran sektor pendidikan, seperti diamanatkan konstitusi. UUD pada pasal 31 ayat (4), menyatakan, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”
Ironisnya, saat ini beberapa Pemda masih bebal, karena mengira alokasi anggaran pendidikan (20%) terlalu besar. Padahal indeks pendidikan (lama sekolah) masyarakat akan sangat berpengaruh pada kemajuan daerah. Termasuk menentukan daya saing daerah dalam berbagai sektor perekonomian. Maka seyogianya, pemerintah daerah berupaya mengawasi lebih kukuh potensi ancaman putus sekolah. Diantaranya melalui pendataan kependidikan sampai tingkat kelurahan dan desa.
Berdasar UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pendidikan tingkat dasaar dan menengah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Pada matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren bidang pendidikan, pengelolaan pendidikan dasar (SD, dan SMP sederajat) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Sedangkan pendidikan menengah (SMA, MA, dan SMK) dilaksanakan pemerintah propinsi.
Pengelolaan pendidikan oleh daerah bersifat menyeluruh, kecuali penyusunan kurikulum. Serta kebijakan standar pendidikan (dalam upaya pemerataan pendidikan nasional) termasuk di dalamnya sistem PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru). Walau pendidikan dasar dan menengah, sebenarnya merupkan domain daerah, dengan segala spesifikasi (kondisional) kedaerahan. Tetapi Kementerian Pendidikan telah menerbitkan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB.
Proses PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) dimulai usai libur panjang lebaran. Selain persyaratan hasil Unas dan Usek, sebagian sekolah juga menggunakan tes potensi akademik (TPA). Sebab, tidak semua peserta didik cukup “beruntung” saat menjalani Unas maupun Usek, karena berbagai faktor. Termasuk kendala kesehatan, serta tidak mampu mengikuti bimbel (bimbingan belajar) bertarif mahal. Maka TPA bisa membuka kesempatan pada murid dengan potensi akademik lebih tinggi.
Namun perekonomian keluarga, menjadi faktor utama PPDB. Sehingga awal tahun ajaran baru menjadi beban berat perekonomian. Di seluruh Indonesia, lebih dari 8 juta peserta didik telah sukses mengikuti ujian nasional (Unas) SMP dan Usek (Ujian Sekolah, SD). Sebagian terbesarnya (80%) diperkirakan bakal melanjutkan. Tetapi sisanya, sekitar 1,6 juta anak, tidak dapat melanjutkan sekolah. Rata-rata penyebabnya karena kesulitan ekonomi orangtua. Walau sudah terdapat KIP (Kartu Indonesia Pintar).
Perekonomian keluarga, menjadi faktor “penghadang” utama PPDB. Maka bulan (Juni) ini merupakan saat tepat Pemerintah Daerah mengevaluasi sebaran KIP. Karena PPDB gratis hanya berlaku pada sekolah negeri. Sehingga boleh jadi, akan banyak peserta didik lulusan SD, SMP dan MTs tidak dapat melanjutkan sekolah. Patut pula dilakukan validasi data penerima KIP, serta data penerima BOS dan Bosda. Sebab, selama empat tahun, niscaya terjadi perubahan tingkat perekonomian keluarga.
Sejak awal bulan Juni, banyak ibu-ibu mengantre menarik dana di pegadaian dan toko emas untuk persiapan biaya PPDB. Yang tidak memiliki harta simpanan, pasti akan (terpaksa) memilih putus sekolah. Itu yang wajib dicegah pemerintah daerah.

——— 000 ———

Rate this article!
PPDB, atau Putus Sekolah,5 / 5 ( 1votes )
Tags: