Ponpes An-Nur 1 Bululawang Kabupaten Malang Tolak People Power

Pengasuh Ponpes An-Nur 1 Bululawang KH Ahmad Fahrur Rozi

Kab Malang, Bhiraw
Pondok Pesantren (Ponpes) An-Nur 1 Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, menolak adanya rencana aksi people power atau aksi mengerahan kekuatan rakyat, yang akan digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pewangas Pemilihan Umum (Bawaslu), di Jakarta.
Sedangkan people power itu, menolak hasil penetapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, yang akan ditetapkan oleh KPU pada 22 Mei 2019 mendatang. Sehingga dengan rencana aksi tersebut, maka Ponpes An-Anur 1 Bululawang bersama para ulama menggelar Multaqo Ulama, Habaib dan Cendikiawan Muslim, di Ponpes setempat.
Menurut, Pengasuh Ponpes An-Nur 1 Bululawang KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur Rozi), Minggu (19/5), kepada wartawan, pihaknya menggelar Multaqo Ulama, Habaib dan Cendikiawan Muslim, yang tak lain untuk kemaslahatan bangsa. Sehingga dengan adanya rencana people power tersebut, maka para ulama dan cendikiawan muslim se-Kabupaten Malang menolak aksi people power. “Kami menolak people power karena akan berpotensi konflik diantara anak bangsa. Sehingga sebelum terjadi konflik, maka kita semua harus bersama-sama menolak people power,” tuturnya.
Dijelaskan, dalam pertemuan itu, bertujuan untuk memberikan wawasan kepada umat agar terhindar dari ajakan-ajakan yang berpotensi memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, dirinya sudah beberapa kali mendapatkan telepon, yang initinya mengajak saya untuk mempermasalahkan kecurangan hasil suara Pilpres, yang kemudian mengajak membuat satu gerakan yang berpotensi akan membuat kekacauan. Sehingga hal itu yang ingin kita hindari, karena berpotensi memecah belah bangsa.
“Untuk itu dirinya mengajak umat Islam agar meningkatkan ukhuwah islamiyah, menjalin silaturahmi, menghindari fitnah dan tindakan melawan hukum, serta tunduk dan patuh kepada pemerintahan yang sah, sesuai dengan perintah Al-Qur’an, hadist dan ijma’ ulama ahlussunnah wal jamaah,” pintah Gus Fahrur Rozi.
Dia juga meminta kepada para pendukung Capres yang menolak perhitungan hasil suara Pilpres 2019 untuk tidak membuat gerakan-gerakan kekacauan dan kekerasan. Kerena dalam ajaran agama Islam tidak pernah mengajarkan untuk melakukan kekerasan terhadap siapa saja. Sedangkan Islam sendiri mengajarkan kedamaian dan bukan mengajarkan kekerasan. Oleh karena itu, proses demokrasi harus dihormati, jika demokrasi tak dihormati, maka demokrasi itu sendiri yang akan hancur.
“Pemilu itu adalah proses demokrasi yang sudah dijalankan, dan rakyat sudah menjatuhkan pilihan. Dan jika ada yang menolak hasil Pemilu, sama halnya menolak demokrasi, dan secara otomatis akan menghancurkan demokrasi itu sendiri,” tegasnya.
Gus Fahrur Rozi menambahkan, ada enam rumusan yang telah disepakati oleh para ulama dan cendikiawan muslim se-Kabupaten Malang. Diataranya, bentuk NKRI adalah final yang wajib dijaga dan dipertahankan karena telah sesuai dengan konsep Islam Rahmatan Lil Alamin di Indonesia, mengimbau umat Islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif, mengedepankan persamaan diatas perbedaan dengan bersikap legowo, dewasa dan berfikiran jernih serta berhati dingin menyikapi suasana pasca Pilpres.
“Dan mengajak semua pihak untuk menunggu dan menerima keputusan resmi KPU sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan Presiden dan Wakil Presiden sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku,” pungkasnya. [cyn]