Pondasi Revolusi Industri 4.0 telah Dibangun Pakde Karwo

Surabaya, Bhirawa
Masa kepemimpinan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dinilai telah berhasil membangun budaya komunikasi secara kultural dengan berbagai pihak. Salah satunya dibuktikan dengan hubungan yang harmonis antara pemerintah eksekutif dengan DPRD Jatim. Bahkan selama 10 tahun memimpin, pengambilan kebijakan antara eksekutif dan legislatif tak pernah dilakukan secara voting.
Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair) Dr Suko Widodo mengakui, Pakde Karwo telah membuka budaya komunikasi yang baik. Namun, dalam era milenial ini tidak hanya kultur komunikasi yang dibutuhkan. Perkembangan teknologi informasi harus ditangkap sebagai model komunikasi pembangunan di era revolusi industri 4.0 ini.
“Proses interaktifnya dalam pengambilan keijakan sudah baik. Sekarang dengan adanya teknologi informasi perlu dipercepat pembangunan-pembangunan ruang komunikasi informasi publik berbasis digital,” tutur Suko Widodo saat dihubungi, Rabu (13/2).
Lebih lanjut Suko mengakui, di akhir kepemimpinannya Pakde Karwo telah memulai pembangunan sejumlah sistem informasi digital yang tepat untuk pembangunan Jatim di masa mendatang. Seperti halnya East Java Smart Province (EJSP) dan Data Center Indonesia Incorporate (DCII). Keduanya dinilai sebagai terobosan Pemprov Jatim yang sangat dibutuhkan dalam menyusun kebijakan pembangunan di era revolusi industri 4.0 ini.
“Pakde Karwo telah meletakkan pondasi sebagai legacy dasar penggunaan teknologi informasi dalam pembangunan. Maka Bu Khofifah ke depan bisa melanjutkannya dengan cepat dan massif,” tutur akademisi yang juga Ketua Pusat Informasi dan Humas Unair tersbeut. Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak, lanjut dia, dapat melanjutkan paradigman pemanfaatan teknologi informasi untuk menjadi bagian terdepan dalam komunikasi pembangunan.
“Harus ada revolusi komunikasi digital dan Pakde Karwo sudah meletakkan pondasinya dan perlu diimplementasikan ke depan oleh Gubernur baru,” ungkap dia.
Semua perangkat dari sistem pemerintahan dengan publik harus ditransformasikan dalam bentuk digital untuk memudahkan. Sebagai konsekuensinya, otomatis dibutuhkan SDM yang bisa beradaptasi dengan teknologi atau paling tidak dengan mencangkokkan pada generasi milenial. “Artinya mencangkokkan itu bekerjasama dengan anak-anak muda untuk dilibatkan dalam proses komunikasi pembangunan,” pungkas dia. [tam]

Tags: