Pokja PSKB: Sudah Waktunya Investasi di Kota Batu Dihentikan

Pokja PSKB mengkhawatirkan potensi dan keindahan alam Kota Batu akan tergerus jika investasi terus dibuka di kota ini.

Kota Batu,Bhirawa.
Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu yang tertuang dalam Raperda APBD 2020 mendapatkan kritikan dari Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Status Kota Batu (PSKB).
Batu , dalam Raperda APBD 2020 yang kini tengah dibahas di DPRD , masih membuka diri bagi masuknya investasi. Padahal Pokja PSKB menilai sudah waktunya investasi di kota ini ditutup atau dihentikan untuk menjaga kelestarian alam Kota Batu yang terkenal indah.
Aktivis Pokja PSKB, Slamet Hendro Kusumo mengatakan bahwa pihaknya di awal perjuangannya meningkatkan status Kota Batu dari Kotatif menjadi Kota yang berdiri sendiri menginginkan Batu menjadi kota yang bernuansa desa.
“Saat itu kami tidak ingin menjadikan Batu sebagai kota metropolis,” ujar laki-laki yang akrab
dipanggil Henkus, Selasa (5/11).
Menurutnya ada tiga hal penting yang harus dijaga di Kota Batu. Pertama alam, kedua udara yang sejuk, ketiga di Kota Batu ada beberapa kawasan yang ditanami tanaman tropis dan sub tropis dimana kekayaan alam yang luar biasa ini harus dijaga.
“Kalau sekarang kita mengarah pada masyarakat jasa maka kita akan kehilangan artefak,” kata Henkus.
Artefak yang dimaksud adalah artefak kebudayaan, dimana pada masyarakat jasa mengarah pada materialistik bukan pada identitas wilayah itu sendiri. Henkus berharap di Kota Batu yang hanya 40 persen daerah produktifnya harus dijaga dan ditata.
“Investasi di Kota Batu sudah waktunya berhenti, sudah selesai agar tidak menambah benturan sosial dan ekonomi,” tegas Henkus.
Namun pemikiran dari Pokja PSKB ini tak teraplikasikan pada Raperda APBD Tahun 2020 dmana Pemkot Batu tetap membuka diri untuk investor. Di tahun tersebut Pemkot Batu tetap membuka diri untuk kedatangan investor yang ingin menanamkan modalnya di kota wisata ini.
Pasalnya investasi menjadi salah satu sektor unggulan yang menjadi prioritas dasar pembangunan yakni pariwisata, pertanian dan UMKM.
Penegasan tersebut dikemukakan oleh Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko M.Si saat menyampaikan Raperda APBD 2020 dalam Rapat Paripurna beberapa waktu lalu.
“Pertumbuhan ekonomi kita tidak bisa lepas dari investor, hal itu juga sesuai dengan perintah Presiden, kita harus membuka diri seluas-luasnya untuk investor, tentunya dengan persyaratan yang sudah ada,” ujar Dewanti. Namun demikian investor tidak bisa seenaknya, dan tetap ada batasannya sesuai dengan tata ruang dan regulasi yang berlaku. nas
Selain empat prioritas dasar tersebut, pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar juga menjadi penyesuaian. Adapun program lain yang akan dilaksanakan di tahun 2020 adalah pembangunan jalan tembus yang diharapkan bisa mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kota ini.
Ada lima prioritas dasar yang menjadi target kinerja pembangunan tahun 2020. Prioritas satu, pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar, prioritas kedua, pemantapan daya saing daerah dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan.
Prioritas ketiga adalah pemantapan ekonomi daerah berbasis komoditas UMKM dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan Agrowisata (pertanian dan pariwisata). Prioritas keempat adalah pemantapan kualitas kehidupan sosial dan ketentraman masyarakat serta keamanan dan ketertiban wilayah. Prioritas kelima adalah peningkatan tata kelola pemerintahan guna peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis TIK.(nas)

Tags: