PN Surabaya Batasi Pertemuan Pejabat Pengadilan dan Pencari Keadilan

Ketua PN Surabaya Nursyam menandatangani pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkup PN Surabaya, Rabu (6/3) kemarin.[abednego/bhirawa]

Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM)

PN Surabaya, Bhirawa
Setelah melakukan penandatanganan pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri (PN) Surabaya bertekad untuk menciptakan lingkungan peradilan yang bersih dari korupsi.
Upaya pencegahan tindak pidana korupsi itu dimulai dengan meminimalisir pertemuan antara pencari keadilan dan pejabat pengadilan. Salah satu di antaranya dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dan Sistem Pendaftaran Administrasi Perkara melalui Elektronik atau biasa disebut e-Court.
“Hal yang utama adalah merubah mindset (pola pikir) terkait tata cara peradilan, dan menuju ke pengadilan modern. Di antaranya melalui sistem PTSP, sehingga para pencari keadilan tidak bertemu langsung kepada pejabat pengadilan. Intinya meminimalisir adanya dugaan tindak pidana korupsi,” kata Ketua PN Surabaya Nursyam, Rabu (6/3).
Dengan adanya hal itu, sambung Nursyam, secara garis besarnya yakni membatasi akses-akses untuk bertemu langsung ke pejabat PN Surabaya. Baik ke panitera pengganti, maupun ke hakim. Langkah riilnya dengan menutup akses di lift dan di tangga-tangga. Dalam artean bukan ditutup permanen, tetapi ada petugas pengamanan yang siaga dan berkoordinasi dengan pejabat setempat.
“Setiap orang punya hak untuk menerima tamu. Tapi alasannya harus sesuai dengan Undang-undang dan tidak melanggar Undang-undang. Intinya harus sesuai dengan prosedur guna meminimalisir terjadinya dugaan tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Kemudian ada e-Court, Nursyam menerangkan penerapan e-Court ini dilakukan untuk mempermudah pencari keadilan untuk mendapatkan perkara secara online. Sehingga pihak berperkara melalui pengacaranya tidak usah repot-repot datang ke PN Surabaya.
“Tujuannya untuk mengurangi adanya hubungan antara pihak berperkara dengan petugas pengadilan, sebagai wujud memberantas pungli,” ucapnya.
Nursyam menambahkan, pencanangan WBK dan WBBM ini dilakukan juga dalam pembenahan pelayanan publik. Yakni dengan memberikan pelayanan yang optimal, sebagaimana semboyan peradilan, yakni pelayanan prima, pelayanan ikhlas dan pelayanan maju.
“PN Surabaya terus melakukan peningkatan terhadap pelayanan kinerja pengadilan. Terutama pelayanan kepada masyarakat maupun pencari keadilan,” tambah Nursyam.
Masih kata Nursyam, dalam mewujudkan WBK dan WBBM, hal-hal yang perlu dipersiapkan, pertama adalah Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Kemudian infrastrukturnya. Dan yang utama adalah mengubah mindset (pola pikir) terkait tata cara peradilan.
“Kita harus mengubah mindset, di mana kita harus melayani dan bukan dilayani. Sekarang tidak ada lagi yang dilayani, tapi melayani para pencari keadilan,” pungkasnya. [bed]

Tags: