Persiapan Mental Hadapi Hasil Pemilu

(Membangun Kembali Kerukunan Sosial)

Oleh :
Yunus Supanto
Wartawan Senior Penggiat Dakwah Sosial Politik

Riuh kampanye sudah berakhir, ditandai dengan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Waktu yang cukup panjang, sekitar tujuh bulan, bisa digunakan untuk meningkatkan elektabilitas pasangan Capres-wapres. Melalui kampanye bisa dinyatakan keunggulan masing-masing paslon. Walau sebenarnya, kedua Capres sudah dikenal luas. Namun diperlukan sebagai sarana memaparkan visi dan misi calon pucuk pimpinan negara.
Kampanye sudah berakhir. Berbagai alat peraga kampanye yang digeber sudah ditarik oleh Satpol PP. Tak terkecuali baliho raksasa berukuran 4×6 meter persegi) yang berharga sampai Rp 500 juta (termasuk pajak). Boleh jadi, yang tersisa gambar pasangan ukuran kartu nama (3×5 sentimeter persegi). Begitu pula media masa cetak dan elektronik (sampai buletin internal), semuanya memperoleh berkah panen iklan.
Selain memperoleh “berkah” iklan pemilu, media masa main-stream (televisi, koran, majalah, dan radio) juga menunjukkan ke-condong-an dukungan pada salahsatu kubu paslon Capres dan Cawapres. Terasa nyata menjadi media partisan. Banyak pula program acara televisi menjadi “kompor” yang memanasi suasana. Sebagiannya terasa “menusuk” kelompok masyarakat yang berbeda pilihan politik, sampai dilaporkan ke dewan pers.
Tim sukses menggunakan segala cara, dan saluran kampanye. Yang paling besar melalui media sosial (medsos). Jutaan akun telah dibuat tim sukses. Medsos menjadi arena publik paling sibuk. Akun (aplikasi) paling populer digunakan, antaralain, facebook, twitter, WhatsApp (WA), dan Instagram. Jumlah pesan yang dikirim sangat menakjubkan, (hanya melalui WA) sebanyak 65 milyar posting per-hari! Tak terkecuali share berita bohong (hoax).
Kampanye menjadi cara terakhir merebut hati rakyat. Sesuai definisi UU Pemilu tahun 2017, kampanye merupakan pendidikan politik masyarakat. Diatur dengan berbagai batasan, sebanyak 72 pasal, mulai pasal 267 sampai pasal 339. Dengan beberapa ayat dalam satu pasal, bahasan kampanye nenjadi norma pengaturan paling panjang dalam UU tentang Pemilu. Antara lain jadwal kampanye diatur dalam pasal 276 ayat (1). Yakni, dimulai tiga hari setelah penetapan pasangan Capres dan Wapres, sampai tiga hari menjelang coblosan.
Indonesia telah berpengalaman melaksanakan pemilu legislatif (pileg), memilih anggota parlemen (DPR, DPD, DPRD Propinsi, serta DPRD Kabupaten dan Kota). Beberapa bulan setelah pileg, disusul pemilihan presiden (pilpres). Telah sebanyak 12 kali pileg pertama tahun 1955. Karena alasan suasana politik (dan ekonomi) pemilu tidak diselenggarakan selama 15 tahun. Lalu diselenggarakan lagi secara rutin lima tahunan mulai tahun 1971, diiringi pilpres.
Pilihan Rakyat
Sesuai amanat kostitusi saat, presiden dipilih oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Sebelum perubahan 9 November 2001, UUD 1945 pada pasal 6 ayat (2), menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.” Berdasar amanat konstitusi itu, telah dihasilkan empat presiden. Yakni, Soeharto (1971-1998), BJ Habibie (1998-1999), Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid, 1999-2001), dan Megawati (2001-2004) .
Rezim berganti, konstitusi mengalami perubahan empat kali berdasar sidang MPR tahun 1999 hingga sidang MPR tahun 2002. Pada perubahan ketiga UUD (9 November 2001), tatacara pemilihan presiden mengalami perubahan. UUD pasal 6A ayat (1), dinyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”
Pertama kali diselenggarakan pilpres langsung dipilih rakyat pada tahun 2004. Putaran pertama pada 5 Juli 2004, dan putaran kedua pada 4 Oktober 2004. Saat ini pilpres ke-4 pilihan langsung oleh rakyat. Walau prosesnya masih tetap berdasar UUD pasal 6A, namun terdapat perbedaan berdasar undang-undang (UU) Pemilihan Presiden. Terutama presidential threshold, semacam modal dasar dukungan, berdasar kekuatan parlemen, dan hasil pemilu legislatif.
Pilpres tahun 2004, diselenggarakn berdasar UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Padal pasal 5 ayat (4), ditetapkan persyaratan presidential threshold sebesar 15% kursi di DPR, atau 20% perolehan suara pileg. Pilpres tahun 2009 diselenggarakan berdasar UU Nomor 42 tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, persyaratan presidential threshold meningkat menjadi 20% kursi di DPR. Terdapat tiga paslon. Pilpres 2014, tetap menggunakan UU Nomor 42 tahun 2009.
Pilpres tahun 2019 (saat ini), menggunakan UU yang baru, karena dilaksanakan serentak bersama pileg. Sehingga UU Pilpres dan UU Pileg, digabung menjadi kesatuan rumpun pemilu. Yakni, UU Nomor 7 tahun 2017. UU “rumpun pemilu” ini terdiri dari 573 pasal. Presidential threshold tetap 20% kursi parlemen. Namun terdapat perubahan pada ambang batas minimal parlemen, menjadi 4%.
Sehingga parpol yang tidak dapat meraih kursi sebesar 4% (minimal 23 kursi), tidak akan memiliki perwakilan di DPR-RI. Suaranya bagai hangus. Tetapi perolehan suara di daerah (untuk DPRD Propinsi serta DPRD Kabupaten dan Kota) tetap bisa menjadi krusi di DPRD. Namun parliamentary threshold pada pileg 2019, terasa berat oleh parpol baru, maupun parpol lama yang memiliki kursi di DPR-RI.
Waspada Diametrikal Sosial
Saat ini terdapat 10 fraksi (perwakilan) parpol di DPR. Bisa jadi akan berkurang, seiring persaingan pileg yang makin ketat. Dengan sistem persaingan terbuka saat ini hampir mengarah pada pemilu liberal. Persaingan setiap caleg bukan hanya dengan parpol lain. Melainkan juga bersaing ketat dengan rekan se-parpol, se-Dapil (Daerah Pemilihan). Lebih lagi seluruh parpol telah bergabung pada dua kubu Capres-Wapres.
Pemilu 2019 yang serentak, berpotensi fenomena pengkotak-kotakan sosial. Berhadap-hadapan secara diametral, vis avis. Berpotensi merusak ke-bhineka-an Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, adat budaya dan kepulauan. Begitu pula berbagai realita, bahwa pelaksanaan demokrasi telah diracuni oleh kecurangan makin masif dan terstruktur oleh parpol dan caleg. Terutama tren money politics (politik uang) yang makin meningkat, dengan berbagai metamorfosa.
Harus diakui, persaingan dalam pilpres 2019 sangat ketat. Ini disebabkan kontestan pilpres cuma dua pasang. Situasi diametral menjadi keniscayaan. Tetapi tidak harus dijalani dengan brutal. Pilpres di Amerika Serikat juga selalu hanya dua kandidat, tapi tidak pernah kisruh. Toh ada juga kelebihan pilpres dengan hanya dua kandidat, karena pasti hanya satu putaran. Namun bukan berarti pilpres akan pasti selesai pada 17 April besok. Gugatan hasil pilpres (kalau ada) harus digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Hasil pemilu (pilpres) sudah bisa diketahui beberapa jam setelah tutup TPS (Tempat Pemungutan Suara). Beberapa lembaga survei sudah biasa menyiarkan hasil pemilu secara quick-count (hitung cepat). Walau hasil pasti yang resmi, harus menunggu pengumuman KPU beberapa hari setelah coblosan. Metode hitung KPU dilakukan hitung riil manual, berdasar data yang dikirim dari TPS. Biasanya hampir sama, hanya beda tipis dengan quick-count lembaga survei.
Tidak mudah menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Harus menjangkau seluruh masyarakat, dengan topografi wilayah yang beragam, terpencar oleh sungai besar, laut dan samudera. Pemilu serentak 2019, akan diikuti seluruh rakyat Indonesia, di dalam negeri maupun di luar negeri. Jumlahnya lebih dari 192 juta pemilih, tersebar di 514 kabupaten dan kota (di 34 propinsi). termasuk 2 juta-an WNI yang berada di luar negeri, tersebar di 98 negara.
Produk pemilu, di seluruh dunia, niscaya menghasilkan pemenang. Pada pilpres, pasti hanya dimenangkan oleh satu pasang calon presiden dan wakil presiden. Pasangan lain, wajib menerima hasil pemilu dengan berbesar hati, legawa. Agama juga mengajarkan, kepemimpinan bangsa merupakan takdir Ilahi. Seperti tercantum dalam Al-Quran surat Ali Imron (3:26). Dinyatakan, bahwa Allah pemilik kekuasaan, diberikan kepada yang dikehendaki-Nya.
Altar demokrasi tak boleh berhenti. Yang mesti ditegakkan adalah amanat UUD pasal 22E ayat (1) bahwa pemilu (termasuk didalamnya pilpres) wajib berlangsung jujur, dan adil. Pemenang pemilu (terutama pilpres) tidak perlu menggelar acara gebyar kemenangan. Segera merangkul seluruh masyarakat yang tercerai berai karena pernyataan politisi buruk yang tidak santun.

——— ***  ———

Rate this article!
Tags: