Perbaikan Irigasi dan Infrastruktur Jalan Diperlukan di Blitar dan Kediri

Bambang Rianto

DPRD Jatim, Bhirawa
Pembangunan perbaikan sarana irigasi pertanian masih diperlukan di daerah pemilihan VI Kabupaten Kota Blitar, Kabupaten Kota Kediri dan Kabupaten Tulunggagung.  Perbaikan sarana prasarana irigasi ini sangat dibutuhkan mengingat sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani.
“Hasil yang kita dapat ketika turun ke masyarakat, banyak masyarakat yang mengeluhkan masih belum maksimalnya keberadaan irigasi untuk mengairi persawahan mereka. Musim hujam seperti saat ini yang seharusnya mudah air, masih ada petani yang kesulitan air karena irigasi yang buruk,” ujar Bambang Rianto Anggota DPRD Jatim dari partai Hanura yang berangkat dari Daerah pemilihan (Dapil) VI, Selasa (26/2) kemarin.
Menurut  Bambang dibeberapa titik di Kabupaten Blitar, Kediri dan Tulungagung yang masuk daerah agrobisnis, perkebunan dan tanaman pangan, masih mebutuhkan perbaikan irigasi petanian. sebab, bila itu diabaikan maka akan berdampak pada hasil pertanian yang dihasilkan. Untuk itu, kata dia, sinergitas peran pemerintah propinsi dan Kabupaten setempat sangat di[erlukan didalam mengatasi persoalan irigasi pertanian yang ada.
“kita ketahui bahwa potensi pertanian di dapil VI ini cukup besar. misal di kabupaten Blitar, Sektor pertanian merupakan sektor prioritas terhadap nilai PDRB Kabupaten Blitar yang mencapai 47 persen. hal ini sangat diperlukan perhatian khusus terkait irigasi. jangan sampai irigasi yang ada tidak maksimal yang ini akan merugikan sektor pertanian,” jelasnya.
Pria yang  juga Anggota Komisi D DPRD jatim ini, meminta pula agar juga dipikrkan pengadaan sumur bor dan pompa air untuk memaksimalkan air di sektor pertanian. Sebab disaat musim kemarau banyak beberada wilayah di Dapil VI khususnya Blitar yang kesulitan air untuk pertanian. Dan ini tidak bisa dibiarkan.
Selain persoalan Irigasi, pihanya lanjut Bambang juga menyoroti masih banyaknya infrastruktur jalan yang perlu dilakukan pembenahan. Baik itu jalan Propinsi maupun jalan penghubung antar desa dan antar kecamatan. Banyaknya jalan Berlobang di beberapa wilayah dapil VI juga saat ini belum ada penanganan yang masimal dari pemerintah, baik pemerintah Propinsi maupun pemerintah Kabupaten Kota setempat.
“Semisal diperbatasan Kecamatan Pare hingga Kecamatan Plosoklatenm banyak jalan berlobang yang sampai saat ini terkesan dibiarkan dan tidak tersentuh perbaikan. padahal jalan tersebut merupakan jalur utama untuk menuju ke pasar Komoditas sayur dan buah dikecamatan pare,” ungkapnya.
“Belum lagi jalan yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Kediri dan Tulungaagung yang juga masih banyak jalan jalan protokol yang berlubang dan perlu penanganan. Mengingat jalan jalan tersebut cukup tinggi intensitasnya sebagai jalur transportasi oleh masyarakat maupun jalur transportasi ekonomi,” lanjutnya.
Sementara itu disektor perekonomian, pria yang akan maju lagi sebagai anggota DPRD jatim di pemilu 2019 masih dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI ini, mminta agar keberadaan BUMDes benar benar dilakukan pendampingan oleh pemerintah propinsi maupun pemerintah Kabupaten Kediri Blitar dan Tulungagung.
Hal ini perlu dilakukan agar keberadaan BUMDes yang merupakan wujud dari pengelolahan ekonomi produktif desa yang dikelola secara kooperatif, partisipatif, emansipati, transparansi akuntabel dan sustainable bisa benar benar terwujud.
“Pendampingan ini dilakukan agar keberadaan BUMDes benar benar bisa menjadi etalase desa yang bersangkutan melalui prodak prodak yang menjadi unggulandesa tersebut, dan akan memberi kemanfaatan bagi pengembangan ekonomi masyarakat setempat,” pungkasnya. (geh)

Tags: