Peran Ombudsman Mengawal Pelayanan Publik

Adam Setiawan

Oleh :
Adam Setiawan
Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

Teori pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Baron de Montesquieu yang kemudian dinamai oleh Immanuel Kant dengan Trias Politica, dalam hal ini hanya membedakan 3 (tiga) kekuasaan negara yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Pada perkembangannya teori Trias Politica dianggap sudah tidak relevan lagi mengingat perkembangan ketatanegaraan saat ini yang sangat dinamis. Ditambah dengan perlunya kehadiran lembaga negara penunjang (State Auxiliary Agencies) yang di antaranya lembaga pengawas dalam struktur ketatanegaraan.
Sejalan dengan hal tersebut negara-negara maju telah memikirkan bagaimana caranya untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum yang baik dan adil dari penyelenggara negara/pemerintah, maka muncul sebuah lembaga yang mempunyai fungsi mengawasi pelayanan publik dengan nama Ombudsman.
Ombudsman memiliki sejarah yang amat panjang, perlu diketahui Lembaga bernama Ombudsman pertama kali lahir di Swedia. meskipun demikian pada dasarnya Swedia bukanlah negara pertama yang membangun sistem pengawasan Ombudsman. Bryan Gilling dalam tulisannya berjudul “The Ombudsman In New Zealand” mengungkapkan bahwa pada zaman Kekaisaran Romawi terdapat institusi Tribunal Plebis yang tugasnya hampir sama dengan Ombudsman yaitu melindungi hak-hak masyarakat lemah dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para bangsawan.
Model pengawasan Ombudsman juga telah banyak ditemui pada Kekaisaran Cina dan yang paling menonjol adalah ketika pada tahun 221 SM Dinasti Tsin mendirikan mendirikan lembaga pengawas bernama Control Yuan atau Censorate yang bertugas melakukan terhadap pejabat-pejabat kekaisaran (pemerintah) dan bertindak sebagai perantara bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, laporan atau keluhan kepada Kaisar.
Dewasa ini sistem Ombudsman sudah membuktikan eksistensinya sebagai lembaga pengawas kinerja penyelenggara pemerintahan, sehingga banyak negara yang mengadopsi sistem Ombudsman untuk di implementasikan di negaranya, seperti Finlandia pada tahun 1919, Denmark pada tahun 1955, dan Indonesia pada tahun 2000. Hingga saat ini diperkirakan ada sekitar 170 Ombudsman di dunia dari sekitar 140 negara dan jumlah tersebut akan terus bertambah seiring kebutuhan negara.
Catatan terkait kelemahan Ombudsman
Dengan dibentuknya lembaga pengawas bernama Ombudsman di beberapa negara termasuk Indonesia besar harapan kita bahwa Ombudsman dapat memberikan peningkatan perlindungan hukum (verhoogde rechtsbescherming) terhadap seluruh masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik yang ada. Namun pada tataran praktik yang ada di Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kelemahan yang dimiliki Ombudsman sehingga begitu besar tantangannya.
Berdasarkan catatan penulis, ada 2 (dua) kelemahan Ombudsman secara substansial dan prosedural yang cenderung mempengaruhi optimalisasi fungsi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yakni:
Pertama, hampir pada umumnya lembaga Ombudsman di beberapa negara mempunyai produk hukum yang bernama “Rekomendasi”. Dalam hal ini Rekomendasi tidak mempunyai kekuatan mengikat (non legally binding). Dengan perkataan lain penyelenggara pelayanan publik yang mendapatkan rekomendasi tidak memiliki kewajiban untuk menindak lanjuti. Meskipun dalam redaksi Pasal 38 ayat (1) UU tentang Ombudsman Republik Indonesia disebutkan bahwa Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman. Akan tetapi pada kenyataannya banyak Penyelenggara Pelayanan Publik yang acapkali mengabaikan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dengan dalih bermacam-macam.
Kedua, Ombudsman dalam hal ini hanya melakukan pengawasan tidak untuk melakukan penindakan dalam artian hanya terbatas pada pemberian pengaruh tidak bisa memberikan sanksi. Oleh karena itu Ombudsman sering disebut sebagai Mahkamah Pemberi Pengaruh (Magistrature of Influence) bukan Mahkamah Pemberi Sanksi(Magistrature of Sanctions).
Disamping itu secara prosedural Rekomendasi yang tidak dilaksanakan seluruhnya atau sebagian oleh Terlapor dan atasan Terlapor hanya mempunyai konsekuensi sebagaimana disebutkan dalam UU tentang Ombudsman bahwa Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Redaksi pasal tersebut mempertegas bahwa Ombudsman hanya memiliki kewenangan yang limitatif dalam mengupayakan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Urgensi Memperkuat Ombudsman
Seorang Pakar Ombudsman asal Kanada, Donald C. Rowat mengemukakan bahwa Ombudsman itu hanya boleh menggonggong tetapi tidak boleh menggigit. Analogi tersebut seakan menggambarkan bahwa Ombudsman hanya boleh memberikan saran atau pengaruh bukan untuk memberikan sanksi. Hal tersebut hanya terbatas pada pengalaman di negara-negara yang telah lebih dahulu mendirikan Ombudsman, dimana rekomendasi Ombudsman pada umumnya dipatuhi oleh Instansi-instansi Publik yang telah dilaporkan.
Pernyataan di atas tentunya bertolak belakang dengan realitas yang ada di negara Republik Indonesia mengingat kondisi pelayanan publik yang sarat akan ganasnya praktik KKN. Namun seiring berjalannya waktu Pembaharuan UU Ombudsman dengan “Memperkuat Ombudsman” merupakan urgensi manakala penyimpangan pelayanan publik semakin masif dan menjadi momok menakutkan bagi masyarakat yang sejatinya merupakan penikmat kesejahteraan. Memperkuat Ombudsman selayaknya melalui cara memberikan kewenangan yang cukup besar untuk menindak tegas para terlapor yang tidak menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia.
Hal tersebut dirasa perlu dengan alasan tidak efektifnya implementasi dari Pasal 38 ayat 4 yang bunyinya dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporankepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
Kewenangan besar yang dapat diberikan terhadap Ombudsman misalnya dengan mencantumkan frasa Ombudsman dapat memakzulkan (impeachment) terlapor dari jabatannya (ambt) atau memberikan sanksi denda yang cukup besar, apabila tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman.
Frasa tersebut bukan saja mempunyai maksud agar terlapor langsung melaksanakan rekomendasi Ombudsman akan tetapi lebih pada menjaga marwah dan kehormatan Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik. Alasan lainnya adalah ikhtiar Ombudsman menekan penurunan penyimpangan administrasi (maladministrasi) yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik guna mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia dan tentunya memberikan jaminan perlindungan, kepastian hukum dan keadilan.
Namun penulis tidak menampik bahwa saran mengenai frasa kewenangan tersebut nantinya akan menimbulkan polemik dan perdebatan yang panjang diakibatan perluasan makna dan memungkinkan terjadinya overlapping dengan beberapa peraturan lainnya. Disamping itu pula dirasa sukar untuk merealisasikan proses pembaharuan Ombudsman untuk masuk dalam prolegnas (program legislasi nasional) mengingat konstelasi politik kita sedang carut marut. Ironis berdasarkan realitas tidak adanya kemauan (political will) dari para pembentuk UU untuk memperkuat lembaga-lembaga sejenis Ombudsman demi mewujudkan tujuan negara.
Seperti halnya wacana untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi guna memberantas tindak pidana korupsi berkelanjutan hanya tinggal wacana sebagaimana kita ketahui Komisi Pemberantasan Korupsi terus menghadapi ancaman pelemahan melalui berbagai cara. Terlepas unsur politis yang membalutnya besar harapan kita untuk diadakannya pembaharuan hukum memperkuat Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik merupakan suatu keniscayaan dengan tujuan memperlemah, menekan penurunan penyimpangan administrasi (maladministrasi).

———– *** ————

Tags: