Penuntasan Buta Aksara Lewat ‘Satu Perpus Satu Desa

Oleh :
Hamidulloh Ibda
Kaprodi PGMI STAINU Temanggung, Ketua Bidang Diklat dan Litbang LP Ma’arif PWNU Jateng

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemdikbud (2018) menyebut tahun 2017 penduduk buta aksara berumur 15-59 tahun ada 3.474.694 orang. Data BPS dan PDSPK Kemdikbud (2018) menyebut 97,93 persen warga Indonesia telah melek aksara. Jika dirinci, 11 provinsi memiliki angka buta huruf di atas angka nasional yaitu Papua (28,75 persen), NTB (7,91 persen), NTT (5,15 persen), Sulbar (4,58 persen), Kalbar (4,50 peren), Sulsel (4,49 persen), Bali (3,57 persen), Jatim (3,47 persen), Kalimantan Utara (2,90 persen), Sulteng (2,74 persen), dan Jateng (2,20 persen).
Data ini dapat direm, dan angka melek aksara kita dapat seratus persen ketika ketemu rusmunya. World Economic Forum (2015) menyebut ada tiga kunci kemajuan bangsa untuk menjawab tantangan abad 21, yaitu kompetensi, karakter dan literasi. Artinya, pemberantasan buta aksara menjadi kunci memajukan bangsa. Harusnya, pembangunan infrastruktur diimbangi dengan pembangunan SDM yang merata. Apa bentuknya? Salah satunya pemberantasan buta aksara lewat program dan gerakan literasi lewat perpustakaan.
Perpustakaan dan Pembangunan SDM
Adanya perpustakaan (perpus) di suatu desa menjadi indikator masyarakat masih berkiblat pada ilmu pengetahuan. Kita bisa mengecek, semakin banyak perpustakaan, toko buku, taman baca, atau pameran buku di suatu desa, maka semakin literat desa tersebut. Apakah perpustakaan hanya sekadar urusan membaca, menulis dan berhitung? Tentu tidak.
Era Revolusi Industri 4.0 mengharuskan masyarakat menguasai literasi baru, yaitu literasi data, teknologi, dan literasi manusia (SDM). Jika hanya literasi lama (membaca, menulis, berhitung), maka laju pembangunan kualitas bangsa ini akan terseok-seok. Meski demikian, kita belum telat untuk mengejar kemajuan pembangunan SDM. Sebab, di tahun 2045 kita menyambut bonus demografi yang harus disiapkan sejak dini melalui pembangunan SDM.
Literasi lama menyaratkan kemampuan keaksaraan dasar, mulai membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi Bahasa Indonesia. Literasi lama ini dapat dikuatkan lewat perpustakaan sebagai kunci pendidikan keaksaraan dari akar rumput. Perpus tak sekadar menjadi tempat “parkir buku”, namun menjadi wadah melayani warga buta aksara agar mendapat siraman pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dengan empat keterampilan utama dalam Bahasa Indonesia. Mulai dari menyimak/mendengarkan, membaca, menulis, berbicara dan berhitung.
Riset Hemanto (2015: 1) menyebut perpustakaan desa menjadi lembaga pendidikan non-formal, agen perubahan dan pembangunan masyarakat sekelilingnya. Tak dapat dibantah lagi, perpus menjadi “rumah ilmu” bagi warga desa. Di tempat ini, selain membaca, menulis, “kongkow”, diskusi, silaturahmi, warga juga selalu dekat dengan buku. Maka perlu program yang dapat mengoptimalkan perpus desa sebagai “harta karun ilmu” bagi masyarakat. Jika dibandingkan, mahasiswa atau dosen yang tak kenal buku dengan masyarakat biasa yang kutu buku jelas berbeda. Hal itu tentu harus difasilitasi lewat perpus desa. Masalahnya, apakah semua desa di Indonesia sudah memiliki perpus?
Satu Perpus Satu Desa
Data BPS (2018) menyebut desa di Indonesia berjumlah 75.436. Jumlah ini sampai 2019 sekitar 78 ribu desa lebih. Jika semua desa itu memiliki perpus, tentu bangsa ini tak akan buta aksara. Tahun ini, Perpusnas RI menyebut Indonesia memiliki 164.610 perpustakaan. Namun, dari sekitar 78 ribu desa se-Indonesia itu, tahun 2017 Perpusnas mendata baru 24 ribu desa memiliki perpustakaan (Sultrakini.com, 19/12/2017).
Maka perlu program untuk mendongkrak lahirnya perpus desa baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebab, realitasnya program atau gerakan “Satu Perpus Satu Desa” baru berjalan bahkan baru diwacanakan di beberapa daerah. Mulai dari Buton Utara, Palembang, Malang, Gresik, Semarang, Kapuas, Bone, Lampung, Batam, Mataram, dan lainnya. Lalu, bagaimana dengan desa lain?
Perlu strategi untuk memberantas buta aksara dalam jangka panjang melalui perpus desa.
Pertama, pengadaan perpus desa secara berjemaah dan serentak di semua desa di Indonesia. Apakah bisa? Tentu bisa. Sesuai Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai desa wajib menganggarkan dana untuk perpustakaan desa.
Sebagai wujud sumbangsih pemerintah desa dalam membangun SDM, perpus desa harus diprioritaskan lewat penyediaan bahan bacaan berkualitas
Kedua, setelah berdiri, semua perpustakaan desa dikelola sebagaimana manajemen perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan. Mulai standar koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan. Banyaknya, perpus desa mangkrak karena tak jelas manajemen, pengurus, dan layanannya. Sehingga, perpus desa hanya “bangunan kumuh” tanpa visi jelas memberantas buta aksara.
Ketiga, ketika perpus desa sudah jalan, maka desa membuat pilot project perpus di tingkat RW, RT, dan keluarga/rumah. Hal ini penting karena program “Satu Perpus Satu Desa” harus berbasis integrasi dan interkoneksi dari desa, dukuh/dusun, RW, RT dan keluarga.
Keempat, layanan jemput bola atau book delivery di kampung, dukuh, dusun, atau gang-gang sempit di pelosok desa lewat mobil atau kendaraan perpus. Banyaknya warga pengangguran, anak-anak putus sekolah, ibu-ibu rumah tangga buta aksara selain mereka tak sekolah juga karena tak pernah membaca buku.
Kelima, penyegaran koleksi sesuai kebutuhan zaman, kondisi geografis, dan kondisi sosial masyarakat. Selama ini, banyaknya buku tak terbaca bukan karena tak ada buku, namun buku-buku di perpus memang tak sesuai “selera” atau kebutuhan dasar masyarakat desa. Mengapa? Peraturan PNRI Nomor 6 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan menyebut perpustakaan tak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender untuk dapat mengakses perpus.
Keenam, pelatihan berkala bagi pengelola perpus desa. Bisa diberi materi Strategi Pengembangan Perpustakaan (SPP), Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), jurnalistik, media massa, dan lainnya. Tujuannya, agar perpus selalu segar, tak monoton, dan lahir inovasi yang menarik warga untuk terus membaca dan mengunjungi perpus. Lebih penting lagi, perlu inovasi agar masyarakat menjadikan “membaca sebagai candu”. Ketujuh, sinergi dengan SD, PAUD, BKB, PKK, Posyandu, Karang Taruna, organisasi pemuda dan kemasyarakatan, taman baca/rumah baca tingkat desa untuk membuat gerakan baca buku tiap minggu atau tiap hari libur.
Perpus desa memang bukan segalanya, namun pemberantasan buta aksara dapat berawal dari sana. Lalu, kapan semua desa di negeri ini memiliki perpus?.
——— *** ———-

Tags: