Pengosongan Kolom Agama di KTP

kolom agama ktpSEBENARNYA wacana pengosongan kolom agama di KTP sudah sejak lama didengungkan, terutama jika kita baca berita-berita di dunia maya. Saat itu, wacana tersebut hanya berhenti pada suatu kemungkinan, karena tidak ada respon dari pihak pemerintah. Selain itu juga ada resistensi dari pihak-pihak yang menentang wacana tersebut. Sekarang wacana itu muncul lagi dan kali ini langsung diusung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo yang sebelumnya bukan birokrat tetapi politikus murni. Wacana ini langsung menimbulkan masalah.
Tujuan kebijakan Mendagri ini untuk mengakomodir minoritas yang tidak menganut satu pun agama resmi yang diakui pemerintah. Wapres Jusuf Kalla (JK) bahkan menegaskan bahwa tidak ada wacana penghapusan kolom agama. Namun JK sepakat bahwa jika ada warga negara yang tidak memeluk salah satu dari enam agama yang diakui oleh pemerintah, maka kolom agama boleh dikosongkan. Lalu muncul pro-kontra. Masing-masing pihak ada alasan.
Perkara ini memunculkan anekdot. Ketika ada warga yang melapor kepada pak RT/RW ada warganya yang meninggal dunia Pak RT bilang agar segera dikebumikan menurut Islam. Dijawab warga tidak bisa karena dia bukan Islam. Secara Kristiani, kata Pak RT. Warga bilang tidak bisa karena yang meninggal bukan Kristiani.
setelah enam agama resmi disebutkan tetap tidak bisa, lalu Pak RT/RW balik bertanya apa agamanya. Dijawab warga bila menurut KTP kosong alias tidak beragama. Kata Pak RT kalau begitu kita apakan?
Harusnya segala kebijakan pemerintah harus dilandasi oleh pemikiran dan perencanaan yang matang. Wacana pengosongan kolom agama sebenarnya lemah landasan pemikirannya, sebab kebijakan ini tidak sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang agamis.
Agama adalah sebuah keyakinan yang harus diekspresikan. Menyembunyikan agama adalah sebuah bentuk ketidakjujuran. Padahal sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Jika tidak yakin pada Tuhan ya berarti tidak cocok tinggal di Indonesia. Atau kalau yakin dengan Tuhan tetapi tidak ada pada agama resmi yang diakui jika jumlahnya signifikan maka pemerintah perlu mempertimbangkan jumlah agama yang diakui. Bukan dengan mengosongkan kolom agama di KTP, yang membuat ratusan jutaan umat lainnya yang hidup  di negera ini dirugikan.

                                                                                        ————— ooo —————-

Rate this article!
Tags: