Penerapan E-Pajak Pasir, Masih Tunggu Alat Kelengkapan Dewan

Truk tronton Muatan Pasir yang tiap hari memadati jalan di Lumajang

Pemkab Lumajang, Bhirawa
Pasca ditutupnya dan diserahkannya perjanjian KSO pengelolaan Timbangan Pasir milik PT. Mutiara Halim, yang berlokasi di Kecamatan Kedungjajang, pada 5 Juli 2019 lalu, dimana sebelumnya truk yang bermuatan pasir harus membayar tonase yang masuk ke Kas Daerah sebagai penghasilan lain lain di luar pajak kedepankan akan menerapkan Pajak Pasir berbasis IT atau E- Pajak Pasir.
Akan tetapi hal tersebut masih menunggu alat kelengkapan Dewan karena masih baru dilantik. Hal tersebut disampaikan oleh politisi Golkar, H.Suigsan ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya (11/9), yang menegaskan bahwa langkah dan gagasan penerapan E-Pajak Pasir itu bagian dari harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang pasca menutup dan memutus perjanjian KSO (Perjanjian Kerjasama Operasional) Nomor 16 Tahun 2005 pada era Kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi dahulu bersama Direktur PT. Mutiara Halim yang seharusnya berakhir pada 2024 mendatang.
Namun pada kesempatan itu, Suigsan juga tidak bisa memastikan bahwa dampak dari pemutusan KSO pengelolaan timbangan pasir dapat berakibat kepada pengangkutan pasir yang melebihi muatan (overload) yang dapat berakibat kemacetan dan membahayakan bagi pengguna jalan lainnya, karena tidak diketahui tonase muatan pasir pada masing-masing truk angkutan.
“Ini masa peralihan, nanti pajak pasir nanti kita akan menerapkan E- Pajak Pasir, sedangkan untuk deteksi muatan truk pasir juga menunggu, karena kita masih menunggu alat kelengkapan dewan,” pungkasnya. [dwi]

Tags: