Pendiri Gerakan Nasional Anti Narkoba Sesalkan Pemulangan AA

Henry Yosodiningrat saat menjadi narasumber dalam diskusi 4 Pilar MPR RI dengan tema “Narkoba dan Kehancuran Kedaulatan NKRI”.

Jakarta, Bhirawa.
Henry Yosodiningrat, anggota DPR RI dari PDIP mempertanyakan pemulangan begitu saja, pengguna sabu Andi Arief (AA) yang telah ditangkap polisi di sebuah hotel di Jakarta. Menurutnya, yang berhak memutuskan pengguna narkoba di rehabilitasi atau dipidana itu Hakim, bukan Polisi.
“Pemulangan pecandu narkoba AA sangat menyakitkan hati masyarakat. Apalagi hasil tes urine AA, terbukti positif mengkonsumsi sabu. Juga ditemukan bong, alat pengisap sabu di closet hotel yang dibongkar. Mungkin dalam bentuk bubuk sabu memang sudah gak nampak di closet, tapi dipastikan air closet mengandung sabu,” tandas Henry menolak ujaran bahwa AA tidak layak di pidana, hanya layak direhab.
Dalam diskusi 4 Pilar MPR RI dengan tema “Narkoba dan Kehancuran Kedaulatan NKRI”, Jumat (8/3). Nara sumber lain, anggota DPRRI (Nasdem) Taufiqulhadi dan mantan Kabag Humas BNN KombesPol Sulistiandri Atmoko.
Henry Yosodiningrat, pendiri Gerakan Nasional Anti Narkoba (GRANAT) sangat kecewa atas perlakuan istimewa yakni pemulangn pecandu sabu, AA. Merujuk PP 25 tahun 2011, pemulangan AA justru melanggar PP tersebut. Sebab dalam PP itu yang direhab adalah pecandu yang melapor atau pecandu anak. Sementara AA itu orang dewasa, bersama wanita(bukan isteri) di hotel, seorang politikus dan kritikus ulung.
“Sudah 20 tahun sejak Oktober 1999 saya mendirikn ormas GRANAT. Dengan tujuan untuk menyelamatkan bangsa dari narkoba, khususnya kaum muda.Sudah lebih dari 10miliar rupiah, uang pribadi saya, telah saya keluarkan untuk membangun organisasi ini. Bukan uang dari pemerintah, bukan dari Yayasan, atau sumbangan luar negeri. Jadi, apapun resikonya, saya lawan penyimpangan perlakuan pada pecandu AA ini,” tandas Henry Yosodiningrat.
Kombes Pol Sulistiandriatmoko menanggapi pernyataan Presiden Jokowi bahwa Indonesia saat ini sudah darurat Narkoba. Hal tersebut didasari kenyataan bahwa pada 2017 tercatat 3,367 juta pengguna narkoba. Untuk rehabilitasi mereka dalam satu tahun pemerintah hanya mampu 14.000 saja. Sehingga untuk rehab 3 juta pecandu tersebut akan butuh waktu beberapa tahun.
“Saat ini sekitar 46 ribu pecandu, pengedar dan bandar narkoba dalam penjara di Lapas. Bagiman mungkin ribuan orang dalam Lapas itu tidak di suply narkoba. Sedang AA semestinya diterapkan pasal 127 UU Narkotika. Tanpa memperlihatkan barang bukti pun, begitu AA tertangkap tangan pengisap sabu, itu sudah bisa di pidana. AA adalah penyalah guna, mensterilkan barang bukti, dalam pasal 127 itu pidana, ” tandas Sulistiandriatmoko. [ira]

Tags: