Pemprov Jatim Pertahankan Predikat A SAKIP

Sekdaprov Jatim Dr Ir Heru Tjahjono menerima piagam penghargaan SAKIP predikat A dari Menpan RB Syafruddin.

Terapkan SAKIP, Pemerintah Hemat Rp65,1 Triliun
Pemprov, Bhirawa
Pemprov Jatim kembali menunjukkan kinerja terbaiknya dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal tersebut ditunjukkan dengan dipertahankannya predikat A atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2018.
Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diperoleh Jatim, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Dr Ir Heru Tjahjono menerima piagam penghagaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Drs. Syafruddin, M.Si di Golden Tulip Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2).
Selain Pemprov Jatim, terdapat 5 pemerintah kabupaten/kota di Jatim yang menerima predikat A SAKIP. Antara lain Kabupaten Ngawi, Lamongan, Sidoarjo, Gresik, Banyuwangi.
Sekdaprov Jatim mengatakan, manfaat SAKIP secara umum adalah mampu mengubah paradigma kerja menjadi kinerja, memudahkan untuk menentukan program atau kegiatan yang bersifat inovasi.
Penerapan SAKIP di Pemprov Jatim, lanjutnya, sangat penting untuk mengawal sistem pengendalian berbasis kinerja agar berjalan dengan baik. Salah satunya melalui forum pertanggungjawaban kinerja kepala perangkat daerah kepada gubernur yang dilakukan dua kali setahun.
“Seluruh kepala OPD bergiliran satu-persatu mempresentasikan langsung kinerjanya secara pribadi tanpa pendamping. Hal itu bukti komitmen pimpinan dalam implementasi SAKIP, ujarnya,” tutur Heru.
Menurutnya, faktor utama dalam percepatan pembangunan Jatim adalah komitmen pimpinan. Baik komitmen kepala daerah maupun kepala perangkat daerah. Harapannya ke depan, agar SAKIP dipedomani dalam menjadikan pemerintah lebih berkinerja dengan menggunakan cara yang efektif dan efisien.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, penerapan SAKIP di 11 pemerintah provinsi dan 150 kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam wilayah II berhasil menghemat Rp 22,3 Triliun. Secara nasional, SAKIP tahun 2018 telah berhasil menghemat pemborosan anggaran sebesar Rp 65,1 triliun.
“Dengan menerapan SAKIP, maka anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegitan yang tidak penting , yang tidak mendukung kinerja instansi,” tutur Syafruddin.
Pihaknya menegaskan, evaluasi SAKIP bukan sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapi indikator penilaian, melainkan lebih kepada bagaimana mengasistensi, mendampingi dan memberi saran perbaikan untuk masalah yang dialami. Pihaknya akan membatu daerah daerah dalam menyusun perencanaan, mengevaluasi pelaksanaan program, memberikan masukan, serta mengawasi target capaian program tersebut.
Mantan Wakapolri ini menjelaskan, saat ini bukan saatnya lagi bekerja hanya untuk membuat laporan, atau hanya untuk menyerap anggaran. Namun, sekarang waktunya bekerja fokus dari hilir ke hulu program. “Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari ‘program siluman’ yang berpotensi penyimpangan,” tandasnya. [tam]

Tags: